hut

PPDI Padang Sambut Baik Formasi CPNS untuk Disabilitas

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang, Sumatera Barat, menyambut baik atas formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 yang memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk dapat ikut bekerja sebagai pegawai negeri.

Ketua PPDI Kota Padang, Icun Sulhadi, mengatakan, dengan adanya formasi CPNS yang disediakan oleh Pemprov Sumatera Barat itu, telah membuat para penyandang disabilitas berbahagia, karena diberi peluang dapat mengabdi untuk negeri dengan menjadi PNS.

Tentunya dengan adanya hal yang demikian, bagi disabilitas bisa ikut merasakan pembukaan pendaftaran CPNS tersebut.

“Dari informasi yang saya baca ada 12 orang yang bisa mengisi peluang itu dengan berbagai formasi, seperti kesehatan dan tenaga pendidikan. Tapi kami masih menunggu persyaratan yang jelas, sehingga bisa dipersiapkan dalam pendaftaran,” katanya, Senin (18/11/2019).

Ia menyebutkan berkaca kepada drg. Romi Syofpa Ismael yang merupakan penyandang disabilitas yang kini telah resmi menjadi PNS, telah menempuh perjuangan yang panjang.

Karena ada hal yang dipermasalahkan di kemudian hari, padahal drg. Romi Syofpa Ismael telah dinyatakan lulus.

Adanya hal tersebut, pada CPNS 2019 ini diharapkan Pemprov Sumatera Barat dapat memberikan persyaratan yang jelas, agar tidak terulang kembali kasus seperti yang dialami oleh drg. Romi Syofpa Ismael.

Icun Sulhadi menegaskan, peluang yang ada tersebut tentunya akan dipergunakan sebaik mungkin oleh para penyandang disabilitas yang ada di Sumatera Barat, sesuai dengan pendidikan yang ditempuh, seiring ada dua formasi yang tersedia di CPNS 2019, kesehatan dan pendidikan.

“PPDI tentunya mengapresiasi langkah Pemprov Sumatera Barat yang telah memenuhi kuota dua persen untuk disabilitas. Walaupun begitu, spesifikasi dan persyaratan penerimaan nanti harus jelas, sehingga benar-benar yang berkompetisi dan memenuhi syarat yang mendapat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengumumkan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019. Pengumuman tersebut melalui Surat Gubernur Sumatera Barat nomor: 800/7313/BKD-2019.

Penerimaan tahun ini sesuai aturan yakni dua persen kuota untuk warga Sumatera Barat dari disabilitas. Mereka masuk dalam tenaga teknis sebanyak 12 orang. Kemudian lulusan terbaik diakomodir sebanyak 4 orang terdiri dari 3 tenaga kesehatan dan 1 tenaga pendidikan.

Pemprov Sumatera Barat mendapatkan 603 kuota secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut 156 tenaga kesehatan, 335 tenaga pendidikan, 96 tenaga teknis, 12 disabilitas dan 4 orang peluang bagi lulusan terbaik (cumlaude).

Dalam pengumuman bertanggal 15 November yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno tersebut, disampaikan rincian masing-masing formasi jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan serta persyaratan dan tata cara pendaftaran akan diinformasikan pada https://sscasn.bkn.go.id sscn.bkn.go.id dan https://www.sumbarprov.go.id/.

Kendati telah ada 12 orang yang diharapkan dapat mengisi kuota CPNS 2019 dari kalangan disabilitas, ada kekecewaan dari Kabupaten Solok Selatan.

Di daerah ibu Minangkabau itu mengumumkan tidak menyediakan formasi guru SD untuk penyandang disabilitas. Kekecewaan itu pun masuk ke pembukuan laporan Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Yefri Heriani, mengakui, ada satu laporan yang masuk ke Ombudsman terkait tidak adanya kuota bagi penyandatang disabilitas di CPNS 2019 daerah Kabupaten Solok Selatan.

“Kami baru menerima informasi bahwa di Kabupaten Solok Selatan membatasi Formasi Guru SD tidak dapat diisi oleh jenis formasi dari jalur disabilitas,” ucapnya.

Bahkan informasi itu juga didapatkan langsung dari Pimpinan Ombudsman di Jakarta yang menyebutkan bahwa pengumuman di Solok Selatan kembali bermasalah, karena tidak sejalan dengan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Lampiran I huruf F, angka 3 Permenpan RB 23/2019.

Menurutnya, potensi maladministrasi berupa diskriminasi sepertinya kembali berulang. Untuk itu, Pemkab Solok Selatan dapat menjelaskan ke publik, alasan formasi guru di Solok Selatan tidak dapat diisi oleh peserta penyandang Disabilitas.

Selain itu, Ombudsman di kantor perwakilan akan membuka posko pengaduan, akan melakukan inspeksi mendadak di lokasi ujian, dan supervisi help desk serta unit pengaduan di setiap instansi yang akan menyelenggarakan penerimaan CPNS 2019 di Sumatera Barat.

“Jadi masyarakat yang ingin melaporkan persoalan CPNS bisa datang ke Ombudsman,” tegasnya.

Adanya langkah ini, dikarenakan Ombudsman RI terlibat dalam Anggota Tim Pengawas Panselnas CPNS 2019 sesuai dengan Kepmenpan RB 160/2019 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2019.

Hal tersebut sejalan dengan SE Ketua Ombudsman RI Nomor 32/2019 tentang Pengawasan Ombudsman RI Dalam Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019.

SE tersebut mengatur tata cara pengawasan mulai dari proses penerimaan hingga menerima pengaduan laporan calon peserta. Sedangkan khusus di Sumatera Barat, 19 kabupaten dan kota membuka peluang kepada masyarakat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada sekitar 3.521 formasi di luar formasi Kementerian/Lembaga/Badan yang penempatannya di wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat.

Lihat juga...