Sekda DKI Bantah Rancangan APBD DKI 2020 Diberikan Mendadak

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah, membantah draf rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 diberikan mendadak ke DPRD DKI Jakarta.

Dia menuturkan bahwa pembahasan usulan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 sudah diberikan sejak Jumat, 5 Juli 2019 antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta.

“Kita sudah kasih barang itu (pembahasan anggaran) per tanggal 5 Juli lalu. Ada buktinya, ada tanda terimanya dalam bentuk soft copy dan hard copy kita kasih semua,” kata Sekda di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019).

Dia menegaskan bahwa Pemprov DKI telah memberikan bahan pembahasan anggaran APBD DKI 2020 ke anggota dewan DPRD DKI Jakarta.

Saefullah mengklarifikasi pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi kepada Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliadi.

Menurut dia, Yuliadi sudah menaruh satu boks berisi dokumen draf KUA-PPAS itu di ruangan Prasetio di Gedung DPRD DKI. Menurut Saefullah, dokumen draf KUA-PPAS tidak berubah, yakni dokumen yang diberikan pada 5 Juli 2019.

“Sudah saya klarifikasi yang mana Pak Ketua DPRD DKI (Prasetyo Edi) yang belum saya berikan. Sudah kita sampaikan dan statemen dari Pak Yuliadi malam itu. Semuanya ada satu box disimpan, sudah kita berikan. Anggota juga sudah kita kasih, yang mana yang belum dikasih,” jelas mantan Wali Kota Jakarta Pusat tersebut.

Dia mengaku kecewa adanya pernyataan bahwa draf berupa rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2020, baru diserahkan menit-menit akhir waktu pembahasan dengan dewan.

“Tadi sudah saya kupas habis bersama teman-teman soal anggaran ini. Semalam saya agak kecewa ada yang bilang statemen kita ini, birokrat ini selalu kasih bahan pembahasan itu last minute, terus ya siapa yang kasih last minute? Orang barang itu kita sudah kasih dari tanggal 5 Juli,” imbuhnya.

Menurutnya, Pemprov DKI, kata Saefullah, juga telah bersurat kepada DPRD DKI Jakarta, meminta segera diadakan pembahasan anggaran mengingat jadwal pengetokan APBD 2020 pada 30 November 2019.

“Kita kasih semua, terus bulan Oktober kita kasih surat lagi kepada yang terhormat pimpinan dewan yang saya sangat hormati dan seluruh anggota yang saya sangat cintai tolong ini anggaran saya dibahas,” tegasnya.

Saefullah menyebut, dua kali sudah Pemprov menyurati pimpinan DPRD untuk mengingatkan tenggat waktu pembahasan anggaran. “Kita sudah dua kali bersurat, itu last minute bagaimana? Mana yang last minute?” cetusnya.

Menurut dia, penyerahan draf KUA-PPAS untuk APBD 2020 juga telah dilakukan sesuai aturan Permendagri.

“Bahwa minggu kedua bulan Juli itu harus sudah masuk draft KUA-PPAS ke sana, tanggal 5 minggu pertama apa kedua, kita lebih cepat apa lebih lambat, lebih cepat satu minggu sudah kita kasih. Itu suruh bahas gitu,” tuturnya.

Saefullah mengaku saat pembahasan ada perubahan rencana anggaran untuk 2020. Awalnya dianggarkan Rp 95 triliun turun menjadi Rp 89 triliun. Revisi itu, menurut Saefullah, hanya disampaikan dalam bentuk kertas kerja.

“Kalau kemarin waktu paparan saya pertama itu kan kertas kerja dinamika fluktuatif, turun naiknya ekonomi di Jakarta ini dalam kurun waktu 6 bulan, dan prediksi kita di 2020 ada kecenderungan turun naik, landai. Kita sampaikan bahwa ini kertas kerja  seperti ini silakan dibahas, di komisi, di Banggar besar dibahas,” papar Saefullah.

Tak ingin terus dianggap lalai, Saefullah mengatakan pihaknya sudah berupaya melaksanakan pengajuan draft usulan anggaran tepat waktu agar tidak memakan waktu cukup lama saat proses pembahasan. Terlebih, upayanya bekerja tepat waktu guna menuntaskan Permendagri mengenai pembahasan anggaran 2020 dimulai November.

Namun demikian, dia juga mengakui molornya pembahasan tak lain karena beberapa faktor, seperti pergantian anggota dewan.

“Itu jadi salah satu variabel kenapa ini menjadi terlambat. Kita tak bisa hindari,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengaku tak pernah mendapat draf revisi KUA-PPAS 2020. Awalnya Prasetio berkomentar soal rencana anggaran yang disorot publik karena ada beberapa nilai aneh.

Prasetio menyebut tidak pernah menerima salinan utuh revisi KUA-PPAS yang dimasukkan pada Oktober 2019.

“Jadi, kita minta Pak Anies jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Koreksi dulu. Kalau saya lihat, ini kan perencanaan dari Bappeda, saya sebetulnya sampai hari ini belum mendapatkan KUA-PPAS 2020 yang direvisi (Gubernur DKI Jakarta) Pak Anies,” ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis 31 Oktober lalu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengaku pembahasan rencana anggaran tidak maksimal. Soalnya, penyerahan materi pembahasan rencana anggaran oleh Pemprov DKI dirasa terlalu mendadak dan tak transparan.

“(Rencana anggaran) lem Aibon itu kecil. Banyak lagi transparansi yang kurang. Contoh rapat komisi, bahan-bahan yang akan kita bahas, jumlah miliaran, baru dikasih H-1 menit,” ucap Zita di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 5 November.

Lihat juga...