hut

Sekda DKI Ingatkan DPRD Percepat Pembahasan Anggaran

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019). Foto: Lina Fitria

JAKARTA — Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah menyebutkan, ia tengah menunggu untuk rapat besar bersama anggota dewan DPRD DKI untuk mengesahkan anggaran DKI tahun 2020.

Dia mengaku siap jika dalan waktu dekat ini pihak DPRD DKI memanggil Pemprov DKI untuk membahas anggaran KUA-PPAS APBD DKI tahun 2020 bersama.

“Kapan saja DPRD panggil kita untuk bahas di Banggar besar kita siap,” kata Saefullah, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019).

Pasalnya, batas waktu yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuntaskan pembahasan KUA PPAS adalah pada 30 November 2019. Menurut pihak Kemendagri, bila belum tuntas juga, DPRD DKI dapat sanksinya, berupa semua anggota DPRD tidak bakal diupah selama enam bulan.

“Saya sudah ingatkan kemarin, waktu sudah tidak banyak. Tapi ya kita tunggu (pembahasan di) komisi dulu,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan kepada seluruh SKPD untuk bekerja dengan logis saat merapikan berkas anggaran APBD DKI tahun 2020.

“Kerjakan dengan baik, dengan logis sesuai kebutuhan,” ungkapnya.

Meski begitu, Sekda optimis anggota Dewan Legislatif Kebon Sirih bisa mengkebut pembahasan anggaran ini disisa waktu yang diberikan oleh pemerintah pusat ini.

Menurut Saefullah aturan ini tidak hanya berlaku untuk pemprov DKI. Regulasi ini berlaku secara nasional bahwa pembahasan KUA-PPAS dibatasi dalam tenggat waktu tertentu.

“Saya rasa itu regulasi berlaku ya seluruh Indonesia,” ujarnya.

Diberitahukan, Pimpinan DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat permohonan tambahan waktu membahas rancangan APBD DKI Tahun 2020 ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri.

Menurut Wakil Ketua DPRD Zita Anjani menyatakan surat dilayangkan pada Rabu atau Kamis pekan lalu. Dia meminta tambahan waktu mengingat DPRD periode 2019-2024 baru dilantik tahun ini yang menyebabkan pembahasan RAPBD bakal molor.

Selain itu ada juga dinamika selama pembahasan anggaran di masing-masing komisi. Pembahasan anggaran masih dalam tahap KUA-PPAS APBD 2020 yang dimulai bahas rancangan pada 26 Oktober lalu.

“Kami bermohon (tambahan waktu) supaya lebih maksimal,” ujar Zita Senin 8 November lalu.

Namun pihak Kemendagri menolak permintaan DPRD DKI.

Diketahui pembahasan anggara sudah dimulai dari membedah rancangan KUA-PPAS di lima komisi DPRD. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) membahas dan menyetujui RKUA-PPAS. Kemudian perwakilan Pemprov DKI dan Dewan menandatangani nota kesepahaman atau MoU KUA-PPAS dalam rapat paripurna sehingga dokumen itu menjadi RAPBD.

Selanjutnya ke lima komisi bakal menggelar rapat lagi untuk membahas RAPBD tahun 2020 yang lanjut ke Banggar. Pasalnya APBD DKI harus disahkan dalam rapat paripurna paling lambat 30 November ini.

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com