hut

Sertifikasi Halal, Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Ilustrasi sertifikat halal - DOK CDN

SURABAYA – Sertifikasi halal, dapat membantu produk-produk milik pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, menembus ke pasar global.

Indonesia memiliki potensi besar, untuk menjadi pemain di industri halal global dengan meningkatkan jumlah produksi halal sekaligus sertifikasi halal di dalamnya.“Sehingga tidak hanya untuk mensubtitusi impor tapi juga mendorong ekspor produk halal Indonesia,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah, di Surabaya, Sabtu (9/11/2019).

Difi menilai, produk halal Indonesia yang mampu menembus pasar global juga berpeluang untuk turut berkontribusi dalam mengendalikan Current Account Deficit (CAD). Namun, diperlukan strategi yang tepat agar pelaku UMKM dapat menguasai pasar internasional. Sebab persaingan industri halal global saat ini semakin ketat di tengah upaya persaingan dari negara-negara lain. “Salah satunya yaitu dengan menyiapkan sertifikasi halal tadi,” ujarnya.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso, mengatakan, sertifikasi halal bersifat strategis. Hal itu dikarenakan, secara isu halal atau tidaknya suatu produk berpotensi menurunkan produksi secara signifikan.

Selain itu, potensi industri halal tingkat global juga semakin besar, dan telah menjamur diberbagai negara termasuk negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim. “Mereka berlomba-lomba memanfaatkan peluang yang ada dan berupaya menjadi pemain utama dalam industri halal global,” tandasnya.

Sukoso menekankan, sertifikasi halal harus dilakukan dengan cepat, agar masyarakat Indonesia bisa memiliki peluang yang lebih besar. Dan pemerintah melalui UU JPH No.33/2014, yang dikeluarkan BPJPH sejak 17 Oktober 2019, telah mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan sertifikasi halal.

Hal tersebut memperjelas landasan hukum bagi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, sehingga tantangan berikutnya yaitu upaya untuk mendorong implementasi dari kebijakan itu. Sukoso mengimbau, seluruh pelaku UMKM yang bergerak pada industri halal agar dapat segera melakukan sertifikasi halal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. “Makanan dan minuman harus bersertifikat halal lima tahun setelah dimulainya wajib halal sejak 17 Oktiber 2019. Selain makanan dan minuman, masih dalam tahap diskusi dengan kementerian dan BPOM,” tandasnya.

Staf Khusus Direksi LPPOM MUI Jawa Timur, Hendra Utomo, mengatakan, peranan pihaknya adalah dengan menetapkan fatwa halal, sertifikasi auditor halal, dan akreditasi lembaga pemeriksa halal. “Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk perolehan sertifikasi halal yaitu 43 hari, namun lama proses tergantung kesiapan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...