‘Si Rampak Sekar’, Pacu Pembangunan di Jabar Merata

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, meluncurkan program Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Online (Si Rampak Sekar). Aplikasi tersebut menjadi pintu bagi usulan desa yang akan didanai oleh APBD Provinsi.

“Si Rampak Sekar dapat memadukan sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota dan pusat,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, saat peluncuran aplikasi di Bandung, dalam rilisnya, Rabu (13/11/2019).

Peluncuran Si Rampak Sekar didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Taufiq Budi Santoso. Menurut Uu, Si Rampak Sekar dapat membuat pembangunan di semua lini, khususnya desa, merata.

Dia mengimbau kepada kepala desa (kades) dan aparatur desa di Jabar untuk bersinergi dalam program tersebut guna memacu pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi Jabar kemarin sudah mencapai 5,9 persen. Pemprov Jabar, ingin pertumbuhan itu bisa melibatkan dan dirasakan oleh masyarakat desa,” kata Uu.

Dikatakan, penerapan aplikasi Si Rampak Sekar, diyakini dapat meningkatkan kualitas kades di era digital. Jika kades tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, kata dia, roda pembangunan di desa akan lambat.

“Siapa yang menguasai digital, itu yang akan menguasai dunia. Siapa yang tidak menguasai, akan ketinggalan. Supaya kades dan desanya tidak tertinggal dari dunia yang sekarang, maka kami memberikan perhatian seperti ini (melalui program aplikasi),” ucapnya.

Diketahui, proses kerja Si Rampak Sekar berawal dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrengbang) di desa-desa. Hasil musrengbang itu nantinya disampaikan oleh kades atau aparatur desa melalui Si Rampak Sekar.

Setiap usulan yang masuk akan diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten/kota. Kemudian, DPMD Jabar akan melakukan verifikasi ulang. Usulan yang telah diverifikasi bakal menjadi musrenbang provinsi.

“Jadi usulan harus berasal dari musrenbang desa, dan itu harus diusulkan untuk didanai dari APBD provinsi. Hanya APBD provinsi saja, bukan dari sumber dana lainnya,” kata Kepala Bappeda Jabar Taufiq.

“Verifikasi ganda dilakukan untuk menilai pemenuhan syarat, dan agar tidak overlap dengan sumber pendanaan lain, misalnya dari APBD Kabupaten/Kota, APBD desa itu sendiri, maupun APBN,” imbuhnya.

Taufiq mengatakan, pihaknya tengah menyosialisasikan Si Rampak Sekar ke semua desa se-Jabar. Sampai saat ini, sudah ada 2.000 desa dari 5.312 desa yang telah mengikuti sosialisasi aplikasi tersebut. Menurut dia, sosialisasi akan terus digencarkan sampai Januari 2020.

“Kami rencanakan dalam waktu setelah ini di Januari akan kami lakukan lagi Insyaallah, untuk memenuhi semua, 5.312 desa bisa kita sosialisasikan,” katanya.

“Kita juga akan memanfaatkan media lain, seperti media sosial untuk nanti masyarakat diberi tahu cara akses informasinya seperti tutorial di Youtube,” ucap Taufiq melanjutkan.

Selain itu, kata Taufiq, pihaknya menyediakan instruktur untuk membantu kades dan aparatur desa di Jabar dalam mengakses Si Rampak Sekar. Tujuannya supaya pemerataan pembangunan di Jabar berjalan dengan cepat dan transparan.

“Kita yang menyusun program dan aplikasinya itu sendiri. Ini bukan kita meng-copy yang lain. Kita ujicobakan kemarin di beberapa tempat, dan sekarang disosialisasikan melalui pelatihan. Ini semua nanti bisa transparan, bisa terlihat, sehingga akuntabilitas itu menjadi kunci dari program ini,” tutupnya.

Lihat juga...