hut

Tunggakan Retribusi Menara Telekomunikasi di Ambon Mencapai Rp960 Juta

Ilustrasi menara telekomunikasi - ANt

AMBON – Operator pengelola menara telekomunikasi di Kota Ambon belum memenuhi kewajiban membayar retribusi untuk 2019. Nilai tunggakannya mencapai Rp960 juta.

“Tahun 2019 belum ada operator pengelola yang membayar retribusi menara telekomunikasi kepada Pemkot Ambon,” kata Plt Kepala Dinas Perhubungan Ambon, Robby Sapulette, Selasa (12/11/2019).

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi wajib dibayarkan kepada pemerintah, yakni pembayaran atas pelayanan jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sangat potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Ambon. “Batas jatuh tempo pembayaran retribusi 31 Desember 2019, kita berharap ada itikad baik dari pengelola untuk membayar sebelum tanggal jatuh tempo,” tandasnya.

Pihaknya juga telah mengirimkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) kepada pihak provider, agar dapat segera melunasinya. Jika sampai batas jatuh tempo masih ada tunggakan, Pemkot Ambon akan menempuh jalur hukum untuk penyelesaian. “Kita telah mengirimkan SRKD dan ditindaklanjuti dengan mengutus staf untuk menjemput bola pelunasan retribusi sebelum tanggal jatuh tempo,” jelasnya.

Langkah tegas akan ditempuh dengan memproses hukum, karena pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Kejari Ambon. “Kita telah melakukan kerja sama dengan Kejari Ambon, jika pengelola operator tidak melunasi, maka akan menyerahkan ke pihak yang berwajib,” tandasnya.

Robby menambahkan, bukan hanya tagihan retribusi di 2019, tetapi beberapa provider juga memiliki piutang yang belum dibayar pada 2018. Piutang 2018 sejumlah operator mencapai Rp100 juta, dan juga belum dilunasi. (Ant)

Lihat juga...