Wantim MUI Dorong Partai Islam Kawal Parlemen

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) mendorong partai-partai Islam untuk menjadi pengawal khusus dalam ranah politik di parlemen.

Ketua Wantim MUI, Din Syamsuddin mengingatkan partai-partai politik yang menggunakan nama Islam, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk secara khusus membela kepentingan umat.

“Kepentingan umat Islam di Indonesia ini bukan sesuatu yang eksklusif. Tapi kepentingan bangsa itu sendiri yang merupakan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” kata Din saat konferensi pers usai rapat pleno ke-45 Wantim MUI bertajuk ‘Artikulasi Kepentingan Umat Islam Lima Tahun Mendatang’ di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (27/11/2019) sore.

Wantim MUI mendorong agar partai Islam dan partai politik secara keseluruhan untuk konsekuen dan konsisten mengawal negara Pancasila. Tujuannya, yakni agar jangan sampai ada penyimpangan atau penyelewengan.

Karena menurutnya, MUI sudah lama sekali menengarai terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional dari nilai-nilai dasar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Ditambah lagi dengan narasi nasional yang dikembangkan.

Hal ini menurutnya, sangat merugikan kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. Seperti isu anti radikalisme, dan hal hal kecil yang berkembang oleh kalangan Islam tertentu dianggap sebagai mendiskreditkan.

“Ini menurut saya kontra produktif terhadap upaya kita membangun persatuan Indonesia, dan merajut kebangsan dalam latar kemajemukan tersebut,” ujar Din.

Wantim MUI memahami bahwa partai Islam melemah dalam kancah perpolitikan. Menurut Din, posisi umat Islam Indonesia sangat dirasakan ada perbedaan dalam perkembangan kehidupan kebangsaan.

“Ini dirasakan, bukan saya pribadi tapi juga ormas-ormas Islam, posisi kita tidak seperti dulu. Ada perasaan kebatinan dan keterpurukan,” tukasnya.

Yakni sebut dia, sangatlah jelas terlihat bahwa infrastruktur kehidupan dan kebudayaan tidak berjaya dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Ditambah lagi dengan proses politik yang kemudian membuka peluang bagi adanya kekuatan politik uang. Sehingga massa Islam yang besar itu massa yang mudah dibeli, kemudian terjadilah proses politik.

“Saya sudah ingatkan, kita tak mengembangkan kepentingan politik yang sektarian,” ujarnya.

Menurutnya, perjuangan MUI dan ormas-ormas Islam bukan secara spesifik untuk kepentingan umat Islam. Karena Islam itu rahmatan lil ‘alamin, termasuk untuk Indonesia.

Dan perjuangan itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Dan Wantim MUI berkomitmen untuk mengawal perjuangan tersebut jangan ada penyimpangan dan penyelewengan dari Pancasila.

“Kita dorong partai Islam untuk jadi pengawal khususnya dalam ranah politik. Dalam proses pengambilan keputusan strategis di parlemen sana,” ujar Din.

Sehingga menurutnya, ormas Islam yang usianya jauh lebih tua dari republik ini bisa fokus untuk melakakukan dan melancarkan gerakan kebudayaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, kesehatan, sosial dan termasuk mensuskseskan program pemerintah.

“Ini semua untuk bangsa, tapi sekarang dirasakan terkendala karena ada faktor politik. Maka perlu ada afirmatif action, dari pemerintah, dari rezim untuk kepentingan bangsa,” ujarnya.

Namun karena penduduk di negara Indonesia mayoritas beragama Islam, imbuhnya, kalau itu diperdayakan, berarti memberdayakan rakyat dan bangsa kesuluruhan.

Lihat juga...