YLKI Berharap Kemenkes tak Ambil Alih Izin Edar Obat

JAKARTA – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), berharap Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak mengambil alih penanganan urusan izin edar obat-obatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan, Menteri Kesehatan (Menkes) sebaiknya tidak menjalankan wacana tersebut dan tetap menyerahkan tugas pengawasan prapasar dan pascapasar ke BPOM.

Ia khawatir fungsi pengawasan bisa melemah kalau Kementerian Kesehatan menjalankan kerja pengawasan prapasar, termasuk penerbitan izin edar obat dan memisahkan kerja pengawasan prapasar dengan pengawasan pascapasar.

“Jika pengawasan premarket control dan postmarket control terpisah, maka upaya untuk law enforcement (penegakan hukum) oleh Badan POM akan mandul. Sebab, perizinan dan semua data ada di Kemenkes, bukan di Badan POM,” kata Tulus, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2019).

Menurutnya, secara internasional tidak ada di negara mana pun model pengawasan yang terpisah antarkementerian-lembaga.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, akan memangkas proses pengurusan izin edar obat-obatan dengan mengembalikan kewenangan penanganan urusan tersebut ke Kementerian Kesehatan.

Terawan menginginkan pengurusan izin edar obat, cepat agar para industri farmasi bisa bersaing sehat di pasar dan harga obat menjadi lebih rendah. (Ant)

Lihat juga...