2020 Pemprov Sumbar Terapkan Perda Wisata Halal

Editor: Koko Triarko

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memastikan wisata halal mulai diberlakukan pada 2020, karena Peraturan Daerah (Perda) Tentang Wisata Halal akan disahkan pada tahun tersebut.

Wakil Gubernur Sumatra, Nasrul Abit, mengatakan, saat ini Ranperda Tentang Wisata Halal telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Sumatra Barat. Langkah selanjutnya setelah disetujui Ranperda menjadi Perda, dan dilanjutkan ke sidang pleno.

“Jadi pada 2020, pariwisata di Sumatra Barat telah menerapkan wisata halal. Tentunya kita dari pemprov akan mensosialisasi kepada masyarakat dan wisatawan,” katanya, Rabu (18/12/2019).

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, saat memberikan keterangan kepada awak media di kantornya, Rabu (18/12/2019)/ Foto: M. Noli Hendra

Nasrul menjelaskan, setelah nanti pariwisata menerapkan wisata halal, maka untuk makanan akan diberi label halal, hotel dan penginapan dengan pemahaman dan hotel syariah, serta pelayanan di hotel karyawan juga perlu berpenampilan sopan, sesuai ketentuan dalam Perda Wisata Halal.

Begitu juga untuk lokasi wisata, di setiap titik lokasi wisata akan dibangun atau disediakan tempat ibadah. Artinya, di saat wisatawan berada di lokasi wisata dan bila masuk waktu salat, wisatawan bisa menjangkau tempat ibadah lebih cepat dan lebih dekat.

“Kalau sudah wisata halal, nantinya berarti semua yang berkaitan dengan pariwisata itu sesuai ketentuan yang ada dalam Perda Wisata Halal itu,” jelasnya.

Nasrul menyebutkan, dalam Perda Wisata Halal itu dijelaskan pariwisata halal adalah memberikan jaminan kepada wisatawan muslim untuk bisa beribadah di mana saja. Selain itu, disiapkan pula kuliner dengan sertifikasi halal yang artinya sehat untuk dikonsumsi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat, Novrial, mengatakan, Perda Wisata Halal bertujuan untuk memberikan payung hukum. Selain itu, melalui Perda akan ada penjelasan serta aturan tentang apa itu wisata halal.

Dikatakannya, perjalanan Ranperda Wisata Halal itu termasuk waktu yang cukup lama. Bahkan, draft Ranperda Wisata Halal telah dimulai dirancang sejak 2016. Lamanya waktu yang berjalan, karena banyak hal yang terus dikaji. Hingga akhirnya tahun depandiperkirakan Perda sudah bisa diterapkan.

“Draf Ranperda itu ada mengalami perubahan, karena dinilai ada yang terus diperbaiki. Sekarang akhirnya sepakat dan bakal segera diplenokan,” ungkapnya.

Novrial mengakui, bahwa ada sekelompok orang yang memandang memandang konsep wisata halal perlu lebih diperjelas, karena dengan mengidentifikasi sebagai wisata syariah. Padahal, wisata halal itu konsepnya sederhana, yaitu memberikan kemudahan akses beribadah dan kuliner halal dan higienis bagi muslim saat berwisata.

Ia memaparkan, terkait wisata halal sebenarnya merupakan bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam.

Contohnya, konsep wisata halal seperti setiap produk dan jasa dirancang untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan muslim. Mulai dari restoran halal (tidak menjual makanan/minuman nonhalal), penginapan halal, dan sebagainya.

Ketentuan berlaku secara universal di seluruh negara dengan indikator wisata halal. Seperti makanan halal, yaitu bebas alkohol, daging babi, dan sejenisnya. Tersedianya fasilitas ibadah, kamar mandi dengan air untuk wudhu. Pelayanan saat bulan Ramadan, misalnya santapan berbuka dan sahur.

“Lalu, pencantuman label nonhalal bila ada makanan yang tidak halal. Serta untuk fasilitas rekreasi yang menjaga privasi, tidak bercampur-baur secara bebas,” jelas Novrial.

Lihat juga...