Acara Musik tak Bisa Dilarang di Jakarta

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tak mau banyak berkomentar atas penolakan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang meminta  acara musik bergenre electronic dance music atau EDM dibatalkan.

Namun Anies menyerahkannya kepada Kepala Dinas Pariwisata terkait acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 di Jakarta Utara.

“Tanya ke Kepala Dinas Pariwisata saja,” ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019) sore.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (tengah), dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi (kiri ketiga), saat ditemui di groundbreaking DP 0 rupiah di Nuansa Cilangkap Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019). Foto: Lina Fitria

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdurrahman Suhaimi, menegaskan tidak ada larangan dalam menyelenggarakan acara musik di ibu kota, selama menaati aturan.

“Negara kita termasuk DKI sebagai ibu kota (ada) aturan hukum. Jadi segala sesuatu itu dilihat dari sisi itu. Lalu, kita enggak ngelarang musik kan. Kita juga enggak larang seni budaya,” kata Suhaimi di lokasi groundbreaking DP 0 rupiah di Cilangkap.

Dia juga tidak melarang, ormas atau gerakan massa memprotes penolakan DWP. Namun, dia mengingatkan agar tidak melupakan aturan atau hukum dari setiap kegiatan yang ada di ibu kota. Suhaimi mengingatkan bahwa sesuatu yang tak disetujui belum tentu harus dilarang.

“Kalau aturan memperbolehkan (DWP), ya silakan. Kita kan punya patokan. Jadi, bukan karena kita enggak cocok kemudian kita larang. Jadi bukan karena enggak berselera lalu dilarang,” ungkapnya.

Menurutnya, semua terkait  negara hukum. Semua dilihat dari sisi sana bukan dari selera orang. Dia mempersilakan orang yang ingin bermusik, yang sifatnya masih kegiatan seni budaya.

“Kita enak bernegara karena ada patokan-patokan yang kita sepakati bersama,” sambungnya.

Hal yang sama juga dilontarkan  Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Alberto Ali, mengatakan seiring perkembangan zaman, Jakarta menjadi lokasi bertemunya berbagai pusat kebudayaan, baik internasional maupun tradisional, maka event musik tak lagi bisa dilarang asalkan membuahkan dampak yang positif.

“Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk menjaga nilai dan norma budaya yang disepakati secara umum oleh warga Jakarta apapun latar belakangnya,” kata Alberto dalam keterangan yang diterima wartawan.

Dia mengakui kegiatan DWP itu kerap dikritik oleh berbagai lapisan masyarakat. Karena itu, dalam pemberian izin kegiatan DWP, pihaknya memberikan catatan khusus yang harus ditaati oleh pihak panitia penyelenggara.

“Catatan khusus yang dimaksud adalah panitia pelaksana berjanji untuk mengikuti segala aturan legal formal yang berlaku serta menghormati nilai budaya yang berlaku secara kepatutan,” katanya.

Dia menegaskan, panitia dilarang memperjualbelikan narkoba dan zat adiktif lainnya di lokasi penyelenggaraan DWP.

“Jika janji dari pihak panitia pelaksana DWP 2019 dilanggar, maka Pemprov DKI Jakarta akan bertindak tegas termasuk di dalamnya bisa mencabut izin kegiatan,” ujarnya.

Kantor Gubernur DKI Jakarta Kamis sore digeruduk sejumlah massa menolak acara musik DWP di Jakarta. Mereka yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya, meminta Gubernur Anies Baswedan membubarkan acara musik tersebut.

“Kita ketahui bersama bahwa DWP merupakan proyek maksiat terbesar se-Asia. Ini kan bukan dilakukan pertama kali. Setiap tahunnya proyek maksiat terbesar ini dilakukan Jakarta. Kami minta pertanggung jawaban Pak Anies untuk membubarkan acara maksiat itu. Pak Anies jangan pro maksiat,” kata Ketua Umum GPI Jakarta Raya, Rahmat Himran, saat berorasi di depan kantor Gubernur DKI.

Mereka menuding pengunjung acara DWP difasilitasi minuman keras, lalu ada peredaran narkoba bahkan seks bebas. Mereka menilai acara musik itu merusak moral masyarakat.

“DWP merusak moral warga Jakarta. DWP dihadiri oleh berbagai kalangan muda dari nasional maupun berbagai negara. GPI mendatangi kantor gubernur untuk meminta pertanggung jawaban agar Pak Anies segera menghentikan DWP sebelum kami geruduk ke JIExpo,” tuturnya.

DWP merupakan ajang electronic dance music (EDM) terbesar di Asia Tenggara. Acara tahunan ini selalu menghadirkan disk jockey (DJ) ternama dari seluruh dunia sehingga masuk dalam kalender event akbar dan bergengsi EDM internasional.

Tahun ini, DWP  digelar selama tiga hari, 13-15 Desember, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Lihat juga...