Akademisi Nilai BNN Harus Terus Eksis Berantas Narkoba

Editor: Makmun Hidayat

Pengamat hukum dan akademisi Universitas Bhayangkara (Ubhara), Purn. Kombes Pol. Slamet Pribadi, usai mengisi seminar di Ubhara Kota Bekasi, Senin (2/12/2019). -Foto: M. Amin

BEKASI — Pengamat hukum dan akademisi Universitas Bhayangkara (Ubhara), Purn. Kombes Pol. Slamet Pribadi, menyayangkan suara salah satu anggota DPR RI meminta agar Badan Narkotika Nasional (BNN) dibubarkan.

“Jangan karena data atau maraknya peredaran Narkotika, lalu BNN dibubarkan. Mungkin Bang Masinton (anggota DPR RI) mengambil dari sudut pandang berbeda, pembubaran BNN bukan solusi,” ujar Slamet Pribadi, mantan Humas BNN di Bekasi, Senin (2/12/2019).

Slamet menyebut, maraknya narkotika itu karena dua hal. Pertama, memang penegak hukum, para stakeholder dan para pengelola marak melakukan kegiatan aktif sehingga data meningkat. Kedua, ada kemungkinan seperti angka permintaan narkotik dari orang yang tidak berhasil dilakukan pencegahan atau diobati dan berusaha mencari suplai barang.

Menurutnya saat ini semua instansi aktif dari Kepolisian, Sosial, Kemenkes aktif dalam menanggulangi Narkoba.

“Karena semua aktif hingga pengungkap jadi banyak dan yang diketahui masyarakat peredaran massif itu yang diketahui masyarakat,” tandasnya.

Namun demikian dia meminta BNN, dengan adanya kritikan tersebut menjadi balik untuk koreksi. Caranya jangan hanya data bersifat represif yang di-publish tetapi juga soal upaya pencegahan.

“Jadi harus imbang antara data represif dan upaya pencegahan yang di-publish oleh BNN. Upaya pencegahan juga harus di-publish sebanyak mungkin biar imbang antara pencegahan dan tindakan represif,” tegas Slamet Pribadi meminta BNN terus bekerja keras.

Dia kembali menegaskan BNN tak perlu dibubarkan. Pasalnya kejahatan narkoba luar biasa menjadi kejahatan kemanusiaan. Dan dalam penanganannya pun tentu tak boleh biasa saja. Tapi harus luar biasa.

BNN adalah badan khusus yang bergerak di bidang pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi. Dan sistem kerjanya berbeda dengan direktur narkoba di kepolisian sifatnya represif mengikuti hukum positif.

“Apa yang ditulis dalam UU itu yang ditegakkan unsur kepolisian. Kalo BNN beda, ada sub direktorat yang khusus menangani misalkan unsur pencegahan pemberantasan dan pengobatan juga ikut,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut dia juga mendorong upaya penambahan tempat rehabilitasi. Termasuk di Jawa Barat sendiri agar mereka yang menjalani pengobatan tidak lari ke Jakarta, Batam, Makassar atau lainnya.

“Masih banyak pihak belum memahami soal narkotika. Selama ini yang dipahami itu soal penyitaan penahanan. Tetapi bagaimana pengobatan, pencegahan belum begitu dipahami masyarakat,” pungkasnya.

Lihat juga...