Akmal Taher: Ada Tiga Tolok Ukur Unit Kesehatan Primer

Editor: Makmun Hidayat

Direktur Utama RSCM periode 2006-2011 Prof. DR. dr. Akmal Taher, SpU(K) saat menemui awak media di UI Salemba Jakarta, Kamis (12/12/2019). -Foto Ranny Supusepa

JAKARTA — Memperkuat primary health care atau pelayanan kesehatan dasar merupakan suatu kebijakan yang harus diambil jika pemerintah menginginkan capaian maksimal kesehatan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya sistem pelayanan kesehatan dasar atau yang lebih dikenal dengan Unit Kesehatan Primer (UKP) ini membutuhkan sinergi dari penggunaan teknologi tepat guna, pelibatan lintas sektor dan partisipasi masyarakat untuk mendampingi peran pemerintah.

Direktur Utama RSCM periode 2006-2011 Prof. DR. dr. Akmal Taher, Sp(U)K menyebutkan pada pelaksanaan program UKP ada tiga program yang bisa menjadi tolok ukur.

“Pelayanan primer yang kuat merupakan tolok ukur yang pertama. Dalam hal ini bukan hanya puskesmas yang diperkuat tapi juga unit layanan mandiri. Mereka juga perlu sokongan pemerintah. Kalau sekarang kan gak. Padahal UKP dan unit layanan mandiri ini merupakan ujung tombak pelayanan dasar. Kan masyarakat tidak bisa langsung ke rumah sakit. Harus ada rujukan dulu,” kata Akmal saat ditemui di Gedung UI Salemba Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Akmal menyebutkan dengan adanya layanan primer yang kuat, dalam artian mampu mengakomodasi kebutuhan pasien maka diharapkan jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit akan menurun.

“Kalau ini kuat, maka hanya 5-10 persen yang dikirimkan ke rumah sakit. Kalau sekarang itu 17 persen. Bayangkan 17 persen dari 200 juta. Bagaimana biayanya tidak membengkak,” ucapnya.

Yang kedua menurut Akmal adalah public policy yang kuat, sehingga akan memperkuat sektor pencegahan penyakit.

“Dan yang ketiga adalah partisipasi masyarakat dalam mewujudakan target kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Ini semuanya, posyandu, posbindu dan semua layanan serupa harus kuat dan bagus,” ungkapnya.

Saat sistemnya sudah berjalan maka peran pemerintah akan masuk pada bidang penambahan kompetensi bagi dokter dan perawat. Serta, peran pemerintah yang juga penting adalah memberikan kompensasi yang pantas bagi para pekerja yang memberikan layanan primer ini.

“Coba saja renungkan, masyarakat akan memilih petugas kesehatan yang sudah memiliki pengalaman lima tahun atau yang sembilan tahun? Pasti yang sembilan tahun. Nah, untuk yang berpengalaman seperti ini pastinya sudah memiliki unit layanan mandiri. Untuk mendorong mereka agar mau terlibat dan melaporkan kegiatan layanan primer mereka, pastinya butuh kompensasi atau insentif lah,” papar Akmal lebih lanjut.

ia juga menyebutkan, peran pemerintah juga harus masuk dalam membantu penyediataan alat kesehatan di unit kesehatan mandiri dengan bunga yang tidak memberatkan.

Akmal menyebutkan perkembangan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia sudah mulai berfokus pada peningkatan layanan primer. Terlihat dari pencantuman dalam draft RPJMN.

“Saya melihat dari tahun kemarin sudah mulai imbang antara UKP dengan rumah sakit. Sebelumnya selalu condong ke rumah sakit. Kita sih senang dengan sudah tercantumnya di RPJMN tapi bukan berarti kita selesai. Kita harus lihat implementasinya. Kita harus tagih itu ke Kemenkes. Bagaimana strategi mereka,” ucapnya.

Untuk menilai apakah UKP ini sudah dijalankan dengan baik, ada empat indikator untuk melihatnya.

“Pertama, pasien akan datang ke layanan primer jika membutuhkan pertolongan. Kedua, kebijakan kesehatan akan mengcover seluruh kondisi kesehatan masyarakat, bukan hanya mengobati penyakit. Ketiga, pelayanan dilakukan secara menyeluruh, mulai promotif hingga rehabilitasi. Dan keempat, pelayanan akan terintegrasi, kemanapun pasien harus dirujuk,” pungkasnya.

Lihat juga...