Amnesti Pajak Diperpanjang, Capaian Samsat Bekasi Lebihi Target

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

BEKASI — Program double untung, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat, diperpanjang hingga akhir Desember 2019 dan berlaku di seluruh Samsat termasuk di Kota Bekasi.

R. Gumiwang, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada kantor Samsat Kota Bekasi, ditemui Cendana News, Kamis (12/12/2019). Foto: Muhammad Amin

“Animonya masih tinggi. Samsat Kota Bekasi sendiri sudah mencapai 109 persen, sudah melebihi target,” kata R. Gumiwang, Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan pada kantor Samsat Kota Bekasi, kepada Cendana News, Kamis (12/12/2019).

Saat peluncuran program amnesti atau penghapusan denda pajak, Samsat Kota Bekasi diketahui mendapat target Rp33, 4 miliar selama pelaksanaan. Sementara capaian hingga 10 Desember kemaren sudah terealisasi sebesar Rp36.653.186.800

“Sudah melebihi target dan program masih berlanjut,” terangnya.

Sedangkan antusiasme warga wajib pajak baik pemilik kendaraan roda dua dan empat yang terus berdatangan sampai hari terakhir jadwal awal.

“Jumlah kendaraan roda dua (R2) 13.571 kepemilikan kendaraan bermotor (KBM). Roda empat 5.373 KBM. Dengan jumlah keseluruhan 18.944 KBM yang mengurus melalui Samsat Kota Bekasi,” papar R Gumiwang.

Dia mengimbau masyarakat wajib pajak memanfaatkan perpanjangan pengurangan dan pembebasan denda pajak dalam program double untung tersebut yang berlaku hingga 30 Desember 2019.

“Saya kira masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program pembebasan denda pajak kendaraan atau mereka lupa,” tandasnya.

Sebelumnya, program double untung yang digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat terkait pembebasan denda pajak dan pengurangan pokok pajak kendaraan bermotordimulai sejak 10 November 2019 dan akan berakhir pada 10 Desember 2019.

Melalui program tersebut masyarakat wajib pajak mendapatkan bebas denda pajak kendaraan untuk semua tunggakan pajak, diskon pajak kendaraan jika menunggak lima tahun atau lebih, dan hanya perlu bayar empat tahun dan setahun dibebaskan.

Program tersebut diperuntukkan bagi seluruh Wajib Pajak (Orang Pribadi, Badan dan Pemerintahan) yang mengalami keterlambatan dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Wajib PKB bisa membayar di beberapa outlet yang tersedia di Kota Bekasi seperti di Cibubur, Pondokgede, Ahmad Yani yang semua berjumlah enam titik,” jelas Gumiwang.

Namun demikian masyarakat tetap harus mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) baru yang berlaku lima tahun dengan datang ke kantor induk dan bayar untuk yang ke depan.

Lihat juga...