Anies: Syarat Miliki Hunian DP 0 Rupiah Siapkan Tabungan

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA  — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan syarat ingin memiliki hunian down payment (DP) 0 rupiah, pemohon harus mempersiapkan tabungan sebagai persyaratan penting kepemilikan. 

“Sudah pada punya tabungan belum? Sudah punya belum? Jadi ibu yang sudah punya tabungan, jangan dikurangin banyak-banyak tabungannya. Kalau bisa ditambah. Yang belum punya tabungan, segera bikin tabungan. Karena nanti salah satu syarat untuk bisa mendaftar program DP nol rupiah. Kepengen kan ikut ini? Harus punya tabungan. Jadi mulai nabung sekarang,” kata Anies di Hunian DP 0 Rupiah di Nuansa Cilangkap di Jalan Raya Cilangkap, Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Kamis (12/12/2019) siang.

Menurut Anies, pengelola program hunian DP 0 rupiah melihat bukti kepemilikan uang tabungan, sejak pertama kali pemohon menabung di bank.  “Tabungan untuk melihat kemampuan keluar masuk uang, bank bisa melihat besarannya berapa, kalau bagus akan menjadi pertimbangan,” ujarnya.

Anies mengatakan, pihak pemberi pinjaman akan melihat kesanggupan pemohon rumah untuk membayar cicilan setiap bulannya melalui jumlah uang yang ada di tabungannya.

“Gini nih. Kan kalau ibu kan nanti dapat seperti pinjaman. Yang mau minjemin tuh ingin tahu, bayar enggak nih? Betul tidak? Bisa tidak nanti tiap bulan bayar (cicilan)? Terus cara lihatnya bagaimana? Lihat buku tabungan. Ditunjukkan, lihat nih pak buku tabungan saya, setahun terakhir aman. Ibu lihat nih, aman. Buku tabungannya aman, nanti bapak ibu bisa dapat DP Rp 0. Jadi mulai nabung,” jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Dia meminta ke Bank DKI, agar masyarakat dibantu agar memiliki akses kepada institusi keuangan. “Bank DKI juga, tolong jangkau masyarakat sekitar sini, siapkan untuk membantu mereka agar bisa punya akses kepada institusi keuangan,” ungkapnya.

Selain itu, untuk mengingatkan pemohon kalau Bank memiliki ketentuan yang tidak fleksibel. Sehingga, pemohon harus betul-betul persiapkan tabungannya biar terpenuhi syarat kepemilikan rumah DP 0 rupiah.

“Ini adalah contoh situasi yang dihadapi masyarakat yang secara sosial ekonomi itu rendah. Mereka menghadapi persoalan pinjaman-pinjaman yang bervariasi dan kemudian ketika masuk ke sistem perbankan yang formal di situ ketemu dengan ketentuan-ketentuan yang tidak fleksibel,” ujar Anies.

Sedangkan, Kepala UPT Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera DKI Jakarta Dzikran Kurniawan mengatakan, sejak program hunian hunian DP 0 rupiah sudah ada sudah ada 1.458 formulir yang mengajukan kredit. Dari jumlah itu, sebanyak 225 pemohon disetujui mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

“Kemudian 125 (pemohon) sudah akad KPR, 85 sudah pindah (menempati hunian),” kata Dzikran.

Walaupun jumlah itu masih sangat kecil, Dzkiran mengatakan ada sejumlah kendala, seperti banyak pemohon belum menempati hunian. Dengan satu alasan dari pemohon karena kendala data bantuan pemerintah tercatat di domisili tempat pemohon KPR tinggal sistem zonasi sekolah.

“Setelah kita tanya apa isunya macam-macam ada yang mereka kemarin bilang enggak punya uang pindah, ada juga yang masalah sekolah, sebagian besar itu ada zonasi. Belum nanti data bantuannya,” ujarnya.

Dzikran juga menuturkan, selama ini masih banyak pemohon belum disetujui pengajuan KPR, karena masih adanya cicilan kendaraan bermotor, yaitu umumnya roda dua. Adapula masih ada cicilan kredit online.

Pihaknya masih terus mengkaji dan melakukan revisi persyaratan pengajuan KPR hunian DP  0 rupiah untuk memudahkan fasilitas hunian bagi masyarakat Jakarta.

“Kita lihat skemanya secara keuangan, itu lagi digodok skema keuangan seperti apa lagi yang bisa lebih mudah lagi bagi mereka,” tandasnya.

Diberitahukan, proyek pembangunan hunian DP 0 rupiah tahap kedua ini dilakukan oleh empat BUMD DKI, yakni, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo dan Perumda Pasar Jaya sebagai pengembang, serta PT Bank DKI sebagai bank pelaksana.

Sebelumnya, Pemprov DKI telah membangun Hunian Samawa DP nol rupiah dengan nama Nuansa Pondok Kelapa di atas lahan 5.686 m2, dengan total 21 lantai, terdiri dari 780 unit yang dibagi menjadi 3 tipe.

Pertama tipe studio berjumlah 240 unit, dengan kisaran harga setiap unit Rp. 184.800.000 – Rp. 195.800.000; kedua tipe 1 kamar berjumlah 180 unit, dengan kisaran harga per unit Rp. 210.760.000 – Rp. 213.400.000; dan ketiga tipe 2 kamar berjumlah 360 unit, dengan kisaran harga tiap unit Rp. 304.920.000 – Rp. 310.640.000.

Adapun fasilitas yang terdapat di hunian ini di antaranya, Balai Warga, PAUD, Taman Bermain Anak, Musala, dan bus Transjakarta. Selain itu, hunian juga dekat dari pasar dan sekolah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2017-2022, PD Pembanguann Sarana Jaya diberikan target untuk membangun sebanyak 13.500 unit.

Lihat juga...