Banyak Koperasi Belum Pahami Pentingnya Persus

PADANG – Koperasi di Sumatra Barat ditengarai masih belum memahami pentingnya peraturan khusus (persus) untuk melandasi segala kebijakan yang bisa mempengaruhi anggota.

“Segala kebijakan yang berefek kepada anggota, harus dilandasi dengan persus. Itu untuk mengikat anggota, agar mengikuti kebijakan yang dibuat,” kata Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Junaidi, di Padang, Minggu (8/12/2019).

Menurutnya, baru sebagian koperasi di Sumbar yang telah membentuk persus untuk kepentingan koperasinya. Sebagian lagi belum pernah membuat aturan tersebut.

Ia menjelaskan, persus berperan sebagai pedoman administrasi bila terjadi hal-hal yang ternyata membuat koperasi merugi. Karena itu, pembentukannya merupakan hasil kesepakatan bersama antara anggota dan pengurus.

“Setelah kita pantau, ada beberapa persoalan terkait persus ini. Ada yang belum pernah membuat. Ada yang membuat tetapi tidak memahami cara dan prosesnya, hingga produk hukum yang dibuat menjadi cacat,” ujarnya.

Junaidi mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan hasil pantauan itu kepada koperasi dan sebagian besar sudah ditindaklanjuti.

Persoalan lain menurutnya adalah AD/ART yang belum diperbaharui sejak pertama koperasi didirikan, padahal telah terjadi banyak perubahan, salah satunya dalam besaran simpanan pokok dan wajib.

Buku inventaris dan administrasi lainnya yang masih lemah juga menjadi temuan di lapangan dan telah disampaikan langsung kepada koperasi bersangkutan.

“Sekarang koperasi yang aktif sudah makin baik dalam pengelolaannya,” ujar dia.

Data Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, hingga Maret 2019, jumlah koperasi yang aktif di Sumbar sebanyak 3.626 unit atau bertambah 75 unit dari tahun sebelumnya. Namun, dari Maret hingga Desember 2019, jumlah penambahan belum terpantau. (Ant)

Lihat juga...