Bawaslu Purbalingga Ingatkan ASN, Kades dan Perangkat Harus Netral

Editor: Makmun Hidayat

PURBALINGGA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa (Kades) hingga perangkat desa untuk tidak memihak kepada calon manapun dalam Pilkada Purbalingga 2020. Sebab, sanksi tegas menunggu bagi mereka yang tidak netral, mulai dari peringatan lisan dan tertulis hingga pemecatan.

Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim mengatakan, terkait netralitas ASN ini, pihaknya sudah mengirimkan surat imbauan kepada bupati Purbalingga untuk diteruskan kepada para ASN, kades dan perangkat desa. Surat himbauan tersebut juga ditembuskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Purbalingga.

“Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga netralitas ASN dengan pencegahan. Selain kepada bupati dan OPD, kita juga berkirim surat kepada instansi vertikal seperi Kementrian Agama Kabupaten Purbalingga,” kata Imam Nurhakim, Kamis (12/12/2019).

Lebih lanjut Imam menjelaskan, aturan netralitas ASN ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Dan untuk aturan netralitas kades beserta perangkat juga tertuang dalam Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan Bawaslu dan KPU,.” terangnya.

Imam Nurhakim juga mengingatkan bahwa pasangan calon bupati dan wakil bupati dilarang melibatkan ASN, anggota kepolisian serta anggota TNI. Sementara untuk pejabat daerah, juga ada larangan untuk tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Untuk incumbent yang kembali mencalonkan diri, ada ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa mereka dilarang melakukan pergantian pejabat dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan calon. Untuk penetapan pasangan calon sendiri dijadwalkan tanggal 8 Juli 2020, sehingga praktis mulai bulan depan, bupati tidak boleh melakukan mutasi pejabat lagi,” jelasnya.

Ketua Bawaslu menjelaskan, hal-hal yang termasuk kategori ketidaknetralan ASN antara lain, terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan calon tertentu, menggunakan fasilitas dan jabatan untuk mendukung kegiatan kampanye, merugikan dan atau menguntungkan salah satu pasangan calon, serta mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon tertentu.

“Dengan adanya peringatan yang disampaikan Bawaslu ini, kita berharap bupati Purbalingga untuk ikut aktif mengoptimalkan pencegahan pelanggaran aturan netralitas tersebut,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengakui, jika saat ini dinamika politik sudah mulai terasa. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Purbalingga serta para tokoh dan partai politik untuk tetap menjaga kondusifitas Purbalingga.

“Kepada semua pihak, saya harap tetap menjaga keamanan dan kondusifitas, konsentrasi kita sekarang lebih baik ditujukan untuk bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.

Lihat juga...