Bawaslu Purbalingga Ingatkan ASN, Kades dan Perangkat Harus Netral

Editor: Makmun Hidayat

“Untuk incumbent yang kembali mencalonkan diri, ada ketentuan dalam pasal 71 ayat (2) yang menyatakan bahwa mereka dilarang melakukan pergantian pejabat dalam kurun waktu enam bulan sebelum penetapan calon. Untuk penetapan pasangan calon sendiri dijadwalkan tanggal 8 Juli 2020, sehingga praktis mulai bulan depan, bupati tidak boleh melakukan mutasi pejabat lagi,” jelasnya.

Ketua Bawaslu menjelaskan, hal-hal yang termasuk kategori ketidaknetralan ASN antara lain, terlibat dalam kegiatan kampanye pasangan calon tertentu, menggunakan fasilitas dan jabatan untuk mendukung kegiatan kampanye, merugikan dan atau menguntungkan salah satu pasangan calon, serta mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan calon tertentu.

“Dengan adanya peringatan yang disampaikan Bawaslu ini, kita berharap bupati Purbalingga untuk ikut aktif mengoptimalkan pencegahan pelanggaran aturan netralitas tersebut,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengakui, jika saat ini dinamika politik sudah mulai terasa. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat Purbalingga serta para tokoh dan partai politik untuk tetap menjaga kondusifitas Purbalingga.

“Kepada semua pihak, saya harap tetap menjaga keamanan dan kondusifitas, konsentrasi kita sekarang lebih baik ditujukan untuk bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.

Lihat juga...