Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 19 Mobil Mewah

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Dalam kurun tiga tahun (2016-2019), Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) pada Kementerian Keuangan bersama Kepolisian, Kejaksaan dan TNI, berhasil menggagalkan penyelundupan 19 mobil mewah dan 35 motor beserta sparepart-nya, dengan total nilai barang lebih dari Rp21 miliar, dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp48 miliar.

Tercatat dalam kurun waktu yang sama, kasus penyelundupan dilakukan oleh tujuh perusahaan, di antaranya PT SLK, PT TJI, PT NILD, PT MPMP, PT IRS, PT TNA, dan PT TSP.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa modus yang digunakan dalam kasus penyelundupan kali ini adalah dengan memalsukan item-item yang tercatat pada dokumen pemberitahuan importasi.

“Kita tindak lanjuti informasi masyarakat dengan melakukan proses analisis terhadap inward manifest yang dicurigai adanya pemberitahuan yang tidak benar, karena terdapat keanomalian antara netto weight barang dengan jenis barang yang diberitahukan,” terang Sri Mulyani, dalam konfrensi pers yang digelar di Kantor Peti Kemas Tajung Priok, Jakarta Utara, Selasa (17/12/2019).

Proses analisis, lanjut Menkeu, dilakukan dengan cara memastikan jenis barang yang sebenarnya, kemudian petugas melakukan hi-co scan kontainer. Dari situ, petugas mendapati citra yang menunjukkan barang yang diimpor berupa kendaraan roda empat. Untuk selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh.

Sementara itu tangkapan mobil dan motor yang dilakukan oleh Bea Cukai, secara nasional meningkat signifikan dari sebelumnya.

Terdata di 2018, jumlah kasus penindakan mobil sebanyak 5 kasus dan motor 8 kasus, meningkat di 2019 menjadi 57 kasus untuk mobil dan 10 kasus untuk motor.

Modus yang digunakan bervariasi, yaitu tanpa pemberitahuan, pengeluaran tanpa izin, salah pemberitahuan, bongkar luar kawasan tanpa izin, tidak mere-ekspor barang eks-impor, dan pindah lokasi impor sementara tanpa izin.

“Kami akan terus berkomitmen memberantas berbagai modus penyelundupan sebagai bentuk penegakan hukum, dalam rangka mengamankan hak-hak negara. Kementerian Keuangan juga mengimbau kepada para pelaku usaha untuk selalu patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan,” tandas Sri Mulyani.

Lihat juga...