Bekasi Berharap Diberi Kewenangan Kelola Program Kesehatan

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

BEKASI — Wali Kota Rahmat Effendi, berharap di 2020, Bekasi diberikan kewenangan mengelola program kesehatan secara mandiri dari pemerintah pusat. Harapan tersebut disampaikan setelah memenuhi panggilan khusus dari Kepala Staf Presiden (KSP) Moldoeko, kemarin.

“Saya sudah bertemu Pak Moldoeko, dan menjelaskan secara gamblang terkait pengelolaan program kesehatan Kota Bekasi melalui Kartu Sehat berbasis NIK,” ungkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Jumat (27/12/2019).

Menurutnya, jika diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengelola program kesehatan secara mandiri, maka Pemkot dapat membangun lagi sebanyak 3 rumah sakit tipe D dengan anggaran APBD.

Di depan KSP, Rahmat Effendi mengaku menjelaskan bahwa program KS-NIK Kota Bekasi tersebut yang setara dengan layanan kesehatan kelas tiga, menjadi program unggulan untuk warga yang membutuhkan, sangat tertolong dengan adanya layanan kesehatan masyarakat berbasis biaya yang disiapkan oleh APBD Pemerintah Kota Bekasi.

Tetapi, adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan Masyarakat penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah harus diintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Kami berusaha memperjuangkan program kesehatan ini pada 2020 agar dapat tetap berjalan dan legal, baik secara Yuridis maupun de facto,”tukasnya.

Dikatakan apabila diintegrasikan ke BPJS Kesehatan, maka sakit maupun tidak sakit, Pemerintah Kota Bekasi harus membayar iuran selama satu tahun dengan anggaran mencapai Rp996 Miliar. Hal tersebut berbeda apabila dikelola sendiri oleh Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan kerjasama Rumah Sakit Swasta dihitung selama satu tahun, kurang lebih sekitar Rp380 miliar.

Melalui perhitungan dan pertimbangan secara realitas jika diintegrasikan, maka Kota Bekasi sangat keberatan. Dengan uang kurang dari Rp500 miliar dapat digunakan untuk membangun Puskesmas, Rumah Sakit dan sarana prasarana pelayanan lainnya.

Selama ini, layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis NIK pembayaran secara inacibijis dan insidential, dan tidak dipersulit oleh rumah sakit yang bekerjasama, serta masyarakat tidak dibebankan iuran perbulannya.

Kemarin, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi dipanggil secara khusus oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia, Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Dia hadir bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawaty, Kepala BAPPEDA, Dinar Faisal, Inspektur Kota Bekasi, Widodo Indrijantoro, Kepala Dinas Sosial, Ahmad Yani, Direktur RSUD Chasbulah Abdulmajid, Kusnanto Saidi Staf ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan SDM, Dwi Andaryanie, Kepala DISKOMINFO, Encu Hermana dan Kepala Bagian Hukum, Diah.

Pertemuan tersebut untuk membahas kelanjutan program Kartu Sehat Berbasis NIK yang menjadi berita hangat di Kota Bekasi, dan menjadi polemik karena isu penghentian Layanan Kesehatan Masyarakat berbasis NIK.

Wali Kota Bekasi mengaku setelah mendengar penjelasan alasan Pemkot Bekasi terus memperjuangkan KS-NIK, Moeldoko selaku KSP juga menyayangkan BPJS tidak bisa seperti program kesehatan yang ada di Kota Bekasi.

“Pak Moldoeko menjanjikan hasil pertemuan akan di rapatkan ke dalam rapat Menteri khusus pembahasan tentang perpres 82, dan Kota Bekasi akan diberikan hasilnya,”paparnya.

Sebelumnya, Pemkot Bekasi telah memperjuangkan keberlangsungan program KS NIK melalui konsultasi dengan Gubernur Jabar, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi IX DPR, Kementerian Kesehatan, Kemendagri, dan BPJS Kesehatan. Langkah ‘judicial review’ juga ditempuh ke Mahkamah Konstitusi.

Lihat juga...