Belum Ada Negara di Dunia yang Mencapai Kesetaraan Gender

Konselor Kerja Sama dan Kebudayaan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia/Direktur IFI, Stephane Dovert (kanan) menyampaikan paparan pada jumpa pers acara "Generation Equality" di Pusat Kebudayaan Prancis (IFI) Thamrin, Jakarta, Senin (9/12/2019) – Foto Ant

JAKARTA – Badan PBB untuk Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan  atau UN Women memastikan, sampai saat ini belum ada negara di dunia yang telah mencapai misi kesetaraan gender.

“Ini yang jadi alasan kenapa kita terus mengampanyekan pentingnya menghentikan kekerasan terhadap perempuan, karena sampai saat ini belum ada satupun negara di dunia yang mencapai apa yang kita sebut kesetaraan gender,” kata Spesialis Manajemen Program (Programme Management Specialist) UN Women, Lily Puspasari dalam sesi jumpa pers “Generation Equality” di Pusat Kebudayaan Prancis (IFI) Thamrin, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Menurutnya, negara maju di dunia termasuk di antaranya Prancis, masih berupaya untuk menciptakan aturan hukum dan kebijakan yang setara untuk laki-laki dan perempuan.

Konselor Kerja Sama dan Kebudayaan Kedutaan Besar Prancis untuk Indonesia yang juga Direktor IFI, Stephane Dovert menyebut, pemerintah negaranya masih menghadapi masalah ketimpangan gender. Seperti masih rendahnya keterwakilan perempuan pada jabatan publik yang strategis, dan kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan. “Di Prancis kami memiliki dasar negara liberte (kebebasan), egalite (egaliter), fraternite (persaudaraan), tetapi ini masih ada imbalance (ketidakseimbangan),” kata Stephane dalam sesi yang sama.

Oleh karena itu, Pemerintah Prancis pada September 2018 berusaha mengurangi ketimpangan dengan mengesahkan Undang-Undang terkait perburuhan. Dimana salah satu sub-babnya mengatur secara detil mengenai kesetaraan gender. “Bagi kami, pidato-pidato saja tidak cukup untuk menyuarakan pentingnya kesetaraan gender, tetapi harus ada hukumnya, Undang-Undangnya,” terang Dovert.

Berkat beleid yang baru disahkan tahun lalu itu, tingkat kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan di Prancis menurun. “Sebelum UU itu berlaku, tingkat kesenjangan pendapatan mencapai 18 persen, sekarang ada penurunan,” tambah dia tanpa menyebutkan besarannya.

Tidak hanya berusaha menghapus kesenjangan pendapatan, Pemerintah Prancis juga berupaya meningkatkan keterwakilan perempuan sebagai duta besar dan juru runding, pada negosiasi konflik dan forum internasional. (Ant)

Lihat juga...