Berikut Daftar Kepala OPD Pemberi Gratifikasi Kepada Nurdin Basirun

Dokumentasi - Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun - Foto Ant

TANJUNGPINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap daftar 24 kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Kepulauan Riau yang memberikan gratifikasi kepada terdakwa Gubernur Kepulauan Riau nonaktif, Nurdin Basirun.

Hal itu diungkapkan dalam dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum (JPU) KPK, M. Asri Irawan, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019). “Selain menerima dari para pengusaha atau investor yang mengurus penerbitan izin pamanfaatan ruang laut, izin lokasi reklamasi dan izin reklamasi. Terdakwa juga melakukan penerimaan gratifikasi yang bersumber dari kepala OPD Provinsi Kepri dalam kurun waktu 2016 hingga 2019,” ucap JPU Asri Irawan.

Gratifikasi yang diterima Nurdin Basirun tersebut bersumber dari, Martin Luther Maromon, selaku Kepala Biro Umum Provinsi Kepri, yakni uang sebesar Rp30 juta untuk keperluan hari raya terdakwa pada tahun 2017. Yaitu, uang sejumlah Rp30 juta yang diserahkan kepada Nyi Osih (Kabag TU Pimpinan) untuk keperluan hari raya terdakwa pada 2018.

Kemudian Uang sejumlah Rp447 juta untuk membiayai ibadah umrah keluarga terdakwa pada 2018, melalui agen travel PT Zulindo Travel, uang sejumlah Rp100 juta untuk membiayai ibadah umrah terdakwa bersama dengan pejabat Pemerintah Provinsi Kepri pada 2018. Uang sejumlah Rp600 juta, dari anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri pada akhir 2018 yang belum terserap yang diserahkan langsung kepada terdakwa. Uang sejumlah Rp30 juta yang diserahkan kepada Bela yang merupakan asisten pribadi terdakwa untuk keperluan hari raya terdakwa di 2019.

Uang sejumlah Rp200 juta yang berasal dari anggaran Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepri di 2019, yang diserahkan kepada terdakwa di Hotel Harmoni Batam. Kemudian, penerimaan lain dari kepala OPD Provinsi Kepri, yakni dari Amjon, selaku Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral sejumlah Rp10 juta terkait dengan keperluan hari raya terdakwa yang merupakan pemberian rutin.

Dari Abu Bakar selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat sejumlah Rp1,055 miliar, yang bersumber dari pemberian fee proyek sejak 2017 hingga 2019. Dari Yerri Suparna selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup sejumlah Rp170 juta, terkait persetujuan tapak di Dinas Lingkungan Hidup di 2018.

Dari, T.S. Arif Fadillah selaku sekretaris daerah sejumlah Rp32 juta yang merupakan pemberian rutin kepada masyarakat atas permintaan terdakwa. Dari  Zulhendri selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sejumlah Rp43 juta yang merupakan pemberian rutin untuk kegiatan terdakwa sejak 2017 hingga 2019. Dari Ahmad Nizar selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Peternakan sejumlah Rp4,6 juta yang merupakan pemberian rutin untuk kegiatan terdakwa. Dari  Tagor Napitupulu selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sejumlah Rp10 juta yang merupakan pemberian bantuan kepada Gereja HKBP Batam atas perintah terdakwa di 2018.

Dari Sardison selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil sejumlah Rp9 juta untuk mendukung kegiatan terdakwa sejak 2018—2019. Dari Tjetjep selaku Kepala Dinas Kesehatan sejumlah Rp144 juta untuk mendukung kegiatan terdakwa sejak 2016—2019. Dari, Maifrizon selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sejumlah Rp59 juta untuk mendukung kegiatan terdakwa sejak 2017—2019. Dari Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu sejumlah Rp20 juta untuk mendukung kegiatan terdakwa sejak 2017—2018.

Dari, Aripin selaku Kepala Dinas Pendidikan sejumlah Rp60 juta untuk mendukung kegiatan hari raya terdakwa pada tahun 2018. Dari, Any Lindawati selaku Kepala Biro Organisasi dan Korpri sejumlah Rp2,5 juta untuk bantuan rutin kepada terdakwa pada tahun 2018. Dari Aris Fhariandi selaku Kepala Biro Administrasi Pembangunan sejumlah Rp18 juta sebagai bantuan rutin kepada terdakwa sejak  2017—2019. Dari, Misbardi selaku Kepala Biro Layanan Pengadaan sejumlah Rp3 juta sebagai bantuan rutin kepada Terdakwa sejak 2017—2018.

Dari Tarmidi selaku Kepala Biro Kesejahteraan sejumlah Rp10 juta pemberian untuk open house hari raya terdakwa pada tahun 2018. Dari Nilwan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan selaku Kepala Biro Humas dan Protokol sejumlah Rp110 juta pemberian kepada terdakwa dari pemotongan SP2D pada tahun 2016—2019.

Dari Naharuddin selaku Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sejumlah Rp10 juta pemberian untuk open house hari raya terdakwa pada tahun 2018. Dari Andri Rizal selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sejumlah Rp55 juta pemberian untuk mendukung kegiatan dan keperluan pribadi terdakwa sejak 2018—2019.

Dari Lamidi selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah Rp13,4 juta pemberian untuk kegiatan terdakwa di lapangan saat kunjungan ke daerah-daerah sejak 2018—2019. Dari Firdaus selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sejumlah Rp23 juta pemberian untuk kegiatan terdakwa di lapangan saat kunjungan ke daerah-daerah sejak 2017—2019. Dari Reni Yusneli selaku Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sejumlah Rp20 juta pemberian untuk kegiatan Safari Ramadan terdakwa di 2019. Dari Buralimar selaku Kepala Dinas Pariwisata sejumlah Rp100 juta pemberian untuk kegiatan terdakwa di lapangan saat kunjungan ke daerah-daerah dari Tahun 2017—2019.

Dari Irawan menyatakan bahwa penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa merupakan pemberian suap karena berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Gubernur Kepulauan Riau. Perbuatan terdakwa, menurut JPU, berlawanan dengan kewajiban atau tugas selaku kepala daerah yang tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menerima pemberian (gratifikasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Ayat (1) Huruf e Undang-Undang No.23/2014, tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 5 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28/1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, tidak pernah dilaporkan kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 C Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan terdakwa tersebut, merupakan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Ayat (1) UU No.  31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20/ 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun diamankan penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Tanjungpinang, Rabu,(10/7/2019) sore.

Selain Nurdin, KPK juga telah mengamankan Abu Bakar, Budi Hartono, dan Kepala Dinas Perikanan Edy Sofyan atas dugaan suap dan gratifikasi pengeluaran izin pemanfaatan ruang laut di kawasan Tanjung Piayu Batam. (Ant)

Lihat juga...