BWI Diminta Segera Bentuk Program untuk Kepentingan Umat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, melihat keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum begitu banyak diketahui masyarakat umum. Padahal, peran BWI tidak hanya dalam skala lokal, tapi BWI turut bekerja dalam skala nasional.

Ia menyebutkan, ada perbedaan antara BWI dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Namun sejatinya peran kedua lembaga itu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat untuk umat muslim yang kurang mampu.

“Selama ini masyarakat mengenal Baznas sebagai tempat penyaluran zakat. Tapi hari ini BWI tidak hanya menampung dari segi wakaf tanah,  bisa juga berupa harta dan uang,” katanya, di acara pelantikan pengurus Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2022 di Aula Kantor Gubernur, Padang, Rabu (18/12/2019).

Pengukuhan ini dihadiri oleh Ketua Pelaksana BWI Pusat Prof Mohammad Nuh,  Nasrul Abit berharap setelah pengukuhan pengurus BWI, langkah selanjutnya bisa memberdayakan ekonomi masyarakat Sumatera Barat, dengan program-program baru yang dapat memberikan manfaat kepada umat Islam.

Menurutnya BWI perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas terutama terkait penggunaan wakaf masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat dapat mewakafkan tanah, harta benda dan uang untuk kepentingan umat.

“Saya melihat masih ada masyarakat menyumbang di masjid atau musala Rp 2.000, katanya mau masuk sorga, kok masih mikir-mikir, sementara harga rokok Rp. 20.000 mampu beli,” ujarnya.

Untuk itu, Wagub Sumatera Barat berpesan, dengan adanya BWI ini, aset wakaf merupakan potensi besar umat Islam dapat dikembangkan secara produktif di daerah ini.

Karena salah satu tugas BWI melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Dikatakannya, untuk memajukan wakaf ada tiga hal yang harus dilakukan pengurus baru, yaitu pemetaan potensi wakaf dan menyelamatkannya, dimana tanah-tanah wakaf  bisa produktif.

Mengelola wakaf yang sudah ada dan mencari trobosan baru tidak hanya dalam bentuk tanah tetapi juga harta dan uang.

Kemudian mengembangkannya, mengentrepreneur pengelola, karena prinsip wakaf adalah pengembangan harta wakaf. Jika perlu dibisniskan supaya perubahan nilai wakaf menjadi lebih banyak lagi.

“Mudah-mudah BWI bisa memberikan pencerahan pada banyak orang. Semoga selanjutnya bisa menjalankan amanah yang akan membawa umat Islam di Sumatera Barat lebih memberdayakan potensi wakaf,” jelasnya.

Wagub Sumatera Barat juga meminta kepada BWI agar bisa bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak lain termasuk pemerintah, demi kesuksesan bersama demi kemajuaan masyarakat Sumatera Barat.

“Kepada dai ketika menyampaikan ceramah di masjid, sebaiknya bisa mensosialisasikan terkait badan wakaf itu,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Wakaf Indonesia Pusat, M Nuh, menyatakan, pengelolaan wakaf di Indonesia masih belum optimal. Padahal, potensi wakaf lahan dan uang dari umat saat ini sangat besar.

“Potensi wakaf (lahan dan uang) kalau dikelola secara profesional akan sangat membantu mensejahterakan ekonomi umat,” sebutnya.

Untuk itu, ia berharap perlu sosialisasi wakaf kepada masyarakat, penghimpunan zakat tunai dan melibatkan kerjasama berbagai pihak. Wakaf lahan dan wakaf uang tunai sangat besar tersebut harus dikelola oleh pengurus yang benar-benar paham untuk mengoptimalkan aset wakaf tersebut.

“Pengelola wakaf harus kreatif dengan melakukan tindakan produktif memanfaatkan harta wakaf untuk bisnis yang hasilnya bisa mensejahterakan masyarakat,” tuturnya.

Sebagai gambaran, wakaf dikelola secara produktif, membangun pesantren dan sekolah, keuntungannya bisa memberikan pendidikan gratis bagi kaum duafa dan lainnya.

“Ini akan menjadikan wakaf hebat, umat kuat dan bermartabat di Indonesia,” tutupnya.

Lihat juga...