Dewan Pertanyakan Pemkot Bekasi Hentikan Layanan KS-NIK

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, melalui surat  edaran nomor 440/7894/Dinkes, secara resmi menghentikan sementara pelayanan Jamkesda Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Penduduk (NIK) ,terhitung Januari 2020.

Padahal, dalam paripurna pengeshan RAPBD 2020 semua fraksi di DPRD Kota Bekasi, mayoritas sepakat KS-NIK tetap dianggarkan. Ironisnya, surat edaran tersebut tertanggal 29 November 2019, telah dibuat sebelum anggaran disahkan.

“Legislatif mengesahkan anggaran untuk KS-NIK itu atas usulan eksekutif. Namun dengan surat edaran wali kota menghentikan pelayanan KS-NIK, dipertanyakan yang dikeluarkan tanpa pembertahuan dewan,” kata Nicodemos Godjang, Ketua Bapperda DPRD Kota Bekasi, kepada Cendana News, Sabtu (7/12/2019).

Dengan demikian, Nico menuding Wali Kota Bekasi sudah mempersiapkan surat edaran terkait penghentian pelayanan KS –NIK, sebelum paripurna pengesahan anggaran 2020.

“Ini kan menjadi tanda tanya, kenapa mereka (eksekutif) minta KS-NIK dilanjutkan, tapi setelah disahkan malah memutuskan menghapus KS,” tegas Nico, yang juga anggota komisi I DPRD Kota Bekasi tersebut.

Diakuinya, bahwa sejak awal sudah menegaskan bahwa program KS-NIK tersebut bertentangan dengan regulasi di atasnya. Menurutnya, anggota dewan Kota Bekasi tidak ada yang menolak program tersebut. Namun untuk menghindari double account, maka regulasi meminta dihentikan.

“Nah, saat ini yang ingin dlakukan adalah mengaudit pengeluaran KS selama ini. Karena selama ini banyak tumpang tindih dengan BPJS dan potensi double account,” tukasnya.

Ia menegaskan, harus dilakukan audit apakah ada indikasi double account. Kalau ada, maka sudah ranah pidana dan potensi tindak pidana korupsi.

“Untuk pengelolaan keuangan daerah untuk DPRD adalah Audit BPK dengan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu),” paparnya.

Surat edaran dari Pemkot Bekasi, melalui Dinas Kesehatan melalui bernomor 440/7894/Dinkes. Dalam surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, tersebut memberitahukan soal penghentian layanan kesehatan menggunakan KS-NIK berlaku mulai Januari 2020.

Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari Pemkot Bekasi terkait penghentian pelayanan Jamkesda KS-NIK. Dalam surat edaran itu, disebutkan alasan penghentian dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Nomor 33 tahun 2019, tentang pedoman penyusunan APBD.

Lihat juga...