Di Banten Puluhan Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK 2020

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat Pekerja dan Serika Buruh Indonesia (ASPSBI) berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Rabu (20/11/2019)- Foto Ant

SERANG – Puluhan perusahaan di Provinsi Banten, seperti di Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kabupaten Serang, mengajukan keberatan dan penangguhan pemberlakuan UMK 2020.

“Sampai dengan sekarang totalnya ada 39 perusahaan ajukan penangguhan UMK 2020. Dari Kabupaten Tangerang ada 30, Kota Tangerang 7 dan Kabupaten Serang baru 2,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Alhamidi, didampingi Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial, Karna Wijaya di Serang, Senin (9/12/2019).

Diprediksinya, masih banyak lagi perusahaan yang akan mengajukan keberatan dengan keputusan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), terkait upah minimum kabupaten dan kota 2020. “Penutupan pengajuan penangguhan UMK sampai 16 Desember 2019. Diprediksi akan ada lagi perusahaan-perusahaan yang keberatan,” tandas Alhamidi.

Karna Wijaya mengatakan, permintaan penangguhan yang masuk, akan dibahas melalui Dewan Pengupahan (DP) Banten.  Salah satu pokok yang dibahas dalam rapat tersebut terkait syarat penangguhan. “Jadi yang mengajukan ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat administratif maka akan dilakukan verifikasi faktual. Nanti ada tim dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang akan memverifikasi ke perusahaan tersebut,” jelas Karna.

Pihaknya juga akan meminta para buruh dihadirkan di tempat, untuk menanyakan langsung sebagai sampling secara acak, untuk mengetahui para buruh setuju atau tidak dengan penangguhan. “Apakah mereka tahu atau tidak. Nanti hasil verifikasi disampaikan dalam rapat pleno yang kemudian akan diputuskan layak dikabulkan atau tidak, sebelum ditetapkan oleh Gubernur Banten,” jelasnya.

Rencananya, SK Penangguhan UMK 2020 yang ditolak dan diterima oleh Gubernur Banten akan disampaikan sebelum 30 Desember 2019. ” 16 Desember adalah batas waktu pengajuan penangguhan UMK. 17 Desember kita rapat pleno. Dilanjut 18 sampai 25 Desember verifikasi, dan keesokan harinya kita rapat pleno hasil verifikasi, sekaligus menyampaikan draft untuk gubernur terkait layak atau tidak layak,” rincinya.

Ada beberapa alasan dari perusahaan di Banten yang mengajukan keberatan. Alasan pertama, besaran UMK yang dinilai tinggi. Kedua, perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2020 adalah padat karya, dan alasan ketiga, perusahaan by order dari buyer atau hanya menunggu pesanan dari pembeli.

Ke-empat, kalah bersaing dengan produk impor. “Untuk perusahaan by order dari buyer, mereka hanya menerima pesanan pada bulan kedua dan tiga saja, sedangkan bulan selanjutnya sepi order. Kalau untuk produk impor, kalah bersaing harganya. Barang impor sangat murah,” tandasnya.

Sebelumnya Gubernur Banten telah mengeluarkan SK Nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang penetapan UMK 2020 di Provinsi Banten. Adapun UMK 2020 yang telah ditetapkan, Kota Cilegon Rp4.246.081,41, Kota Tangerang Rp4.199.029,91, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rp4.168.268,62. Untuk UMK Kabupaten Tangerang sebesar Rp4.168.268,62, dan Kota Serang sebesar Rp3.653.002,94.

Untuk UMK Kabupaten Serang sebesar Rp 4.152.887,54, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 2.758.909,20 dan Kabupaten Lebak sebesar Rp2.710.654. (Ant)

Lihat juga...