Dirut MRT: Pembentukan Perusahaan Baru dalam Waktu Tiga Bulan

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, William Sabandar, mengatakan, pengintegrasian angkutan di Jakarta dimulai dengan pembentukan perusahaan baru joint venture.

Menurutnya dalam waktu tiga bulan setelah perusahaan terbentuk, harus ada rencana integrasinya. Kemudian harus ada rencana pengelolaan Transit Oriented Development (TOD)-nya.

“Kan dimulai dengan pembentukan dengan perusahaan baru joint venture tapi di dalamnya sudah termasuk upaya untuk melakukan studi integrasi. Jadi dalam waktu 3 bulan setelah perusahaan itu terbentuk sudah harus ada rencana integrasinya. Kemudian sudah harus ada rencana pengelolaan TOD-nya sebagaimana disampaikan gubernur dan Wakil Menteri. Kita sudah melihat hasil konkrit di kuarter ketiga dan kuarter keempat tahun depan,” ucap William di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Kata William, kerja sama ini dinilai penting demi perkembangan pengelolaan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Dengan penandatanganan head of agreement (HoA), menjadi tonggak penting dalam pengelolaan transportasi perkotaan di Indonesia.

“MRT Jakarta bakal menyiapkan rencana taktis dan strategis dalam rangka mewujudkan sistem transportasi umum kota yang terintegrasi dan berbasis pada pembangunan yang berorientasi transit,” ungkapnya.

Dia menilai, bahwa pembentukan perusahaan gabungan sangat penting. Menurut William Sabandar, selama ini pengelolaan jalur dan kawasan di stasiun, baik Commuter Line dengan MRT Jakarta belum terintegrasi satu sama lain.

Sehingga kondisi tersebut mengakibatkan para pengguna transportasi publik merasa tidak nyaman. Karena mereka belum bisa menikmati layanan publik dari end to end atau belum dari rumah sampai ke tempat tujuan nyaman menggunakan transportasi publik.

“Sementara yang kita harapkan masyarakat Jakarta bisa berpindah dari transportasi pribadi jadi angkutan publik dan itu membutuhkan integrasi transportasi Jabodetabek. Ini upaya yang mulai kita lakukan. Jadi pengintegrasian mulai dari rute termasuk infrastruktur, tiketing, dan kelembagaan,” jelasnya.

Kemudian dia optimis, perusahaan gabungan dengan PT KAI mulai beroperasi pada awal 2020 mendatang. Perusahaan yang belum memiliki nama ini bakal berbentuk perusaan joint venture atau patungan. Kepemilikannya ada pada PT MRT Jakarta sebesar 51 persen dan PT KAI 49 persen.

“Satu bulan setelah ditandatangani HoA (head of agreement) hari ini. Jadi memang kerjanya mesti cepat. Saya yakin satu bulan juga selesai. Dan memang targetnya, awal tahun depan, kita sudah punya perusahaan baru,” ujarnya.

William berharap dengan adanya integrasi, mampu meningkatkan angka pengguna transportasi publik. Terlebih, bakal ada integrasi sistem tiket dan tarif dengan kereta commuter line, kereta bandara serta Lintas Raya Terpadu (LRT).

“Kalau dengan KCI, Bank Indonesia kan sudah menargetkan satu kartu bisa terintegrasi, targetnya kan Januari 2022 terintegrasi dengan seluruh moda transportasi di DKI,” ujarnya.

Sementara, Direktur Utama PT KAI (Persero), Edi Sukmoro, turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang terbangun dengan Pemprov DKI Jakarta. Dengan penandatanganan ini segera melanjutkan dengan tindakan nyata.

Dia menjelaskan, angkutan KAI Jabodetabek per hari mencapai 1.154.000 orang yang diangkut KRL.

“Artinya ini kalau kita siapkan armadanya lebih, mereka tidak perlu lagi bawa mobil atau motor. Jadi ini adalah kerja sama yang luar biasa dan baik. Harapannya, manakala ini berjalan baik dan bisa ditata dengan baik, ini adalah potret yang kita jadikan contoh untuk kerja sama yang lainnya, di daerah lain selain dari DKI Jakarta,” beber Edi Sukmoro.

Menurut Edi, masih ada tahapan-tahapan pekerjaan yang harus diselesaikan hingga pembentukam New Co terwujud.

“KAI setuju ini perlu dilakukan, agar pengelolaan transportasi di Jabodetabek lebih maksimal. Sehingga masyarakat semakin tertarik untuk menggunakan layanan moda transportasi massal,” tuturnya.

Pembentukan New Co bertujuan untuk melaksanakan Rencana Transaksi sebagai bagian dari rencana penyelenggaraan integrasi kereta api di Jabodetabek.

Ketentuannya bahwa pembentukan dan pelaksanaan kegiatan usaha New Co akan dijalankan dengan prinsip mengedepankan financial neutrality, serta senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk ketentuan terkait public service obligation).

Lihat juga...