Disnaker Sulut Membentuk Posko Pengaduan THR

Ilustrasi Posko pengaduan THR di Pasaman Barat – Foto Ant

MANADO – Menjelang perayaan Natal 2019, Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara (Sulut), membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR). Diharapkan kebijakan tersebut diikuti oleh setiap kabupaten dan kota.

“Kami mendapatkan laporan ada perusahaan di Kota Bitung yang belum membayarkan THR. Kita sudah menyurat dan akan kita pantau lagi di hari Senin (23/12/2019) depan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Utara (Sulut), Erny Tumundo, di Manado, Minggu (22/12/2019).

Dia mengingatkan, setiap perusahaan atau pemberi kerja wajib membayarkan THR. Hal tersebut, seperti yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. “Mereka (perusahaan) harus patuh, jangan abaikan hak karyawan ini,” tandasnya.

Dia berharap, apabila pekerja mendapat perlakuan seperti itu segera membuat laporan langsung ke posko yang telah dibentuk. Sehingg dapat langsung difasilitasi untuk diselesaikan persoalannya. “Pasti akan kita tindaklanjuti, kita akan menyurat ke mereka (perusahaan) terkait belum dibayarkannya THR ini,” katanya.

Pemberian THR diberikan, apabila tenaga kerja telah bekerja di atas satu tahun. Menjadi kewajiban pemberi kerja, membayar satu kali gaji, sebagai pemberian THR. Sementara, pekerja yang bekerja di bawah satu tahun THR-nya dibayarkan secara proporsional, dengan perhitungan lama bekerja dikalikan dengan besaran gaji dan dibagi 12 bulan. “Kalau di Kota Manado pembayaran THR berdasarkan Upah Minimum Kota atau UMK, sementara di kabupaten lainnya menggunakan UMP,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...