DPRD dan Pemprov DKI Sepakat APBD 2020 Rp87,9 Triliun

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sepakat mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Penyerahan Raperda APBD Jakarta tahun 2020 tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD di gedung DPRD.

DPRD DKI Jakarta memutuskan total APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020 sebesar Rp 87.956.148.476.363 atau Rp 87,9 triliun.

Secara lebih rinci, APBD tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp 82,195 triliun. Sedangkan, Belanja Daerah sebesar Rp 79,610 triliun, sehingga ada surplus senilai Rp 2,585 triliun, serta Pembiayaan Daerah senilai Rp 2,585 triliun.

Sementara itu, untuk rencana Penerimaan Pembayaran yang disetujui sejumlah Rp 5,760 triliun, Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp 8,345 triliun, dan Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp 500 miliar. Meski demikian ada beberapa catatan yang turut dilampirkan oleh legislatif untuk menjadi bahan evaluasi.

“Saya bacakan beberapa catatan, saran, dan masukan bidang pemerintahan, bidang perekonomian, bidang keuangan, bidang pembangunan dan lingkungan hidup, dan bidang kesejahteraan rakyat,” ucap anggota Badan Anggaran Achmad Yani, saat membacakan dokumen raperda APBD 2020, di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI, Rabu (11/12/2019) sore.

Pada bidang pemerintahan, kata Achmad, DPRD DKI menyepakati bahwa ada pengurangan anggota TGUPP dari 67 menjadi 50 orang. Tim ini pun akan dievaluasi dalam melaksanakan tugas agar kasus rangkap jabatan tidak terulang.

“Untuk perekonomian, DPRD berharap revitalisasi Taman Ismail Marzuki dilaksanakan setelah moratorium dan perlu dilakukan koordinasi yang intensif antara DPRD, eksekutif, dan seniman,” katanya.

Kemudian di bidang keuangan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi sorotan karena pendapatannya hanya Rp 1,3 triliun padahal seharusnya bisa lebih besar.

Kemudian pada bidang pembangunan dan lingkungan hidup, sama seperti sebelum-sebelumnya masih disoroti masalah banjir dan kemacetan.

“Pada bidang kesejahteraan rakyat, DPRD DKI sebenarnya sangat mendukung rencana pembangunan boarding school untuk membantu rakyat kurang mampu agar dapat bersekolah, tetapi rencana ini harus ada kajian komprehensif,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap DPRD DKI Jakarta terus menjaga semangat kemitraan, sinergi, maupun kolaborasi yang semakin solid dan terjalin baik selama ini.

Anies juga menekankan semangat kemitraan antara eksekutif dan legislatif di Provinsi DKI Jakarta akan menjadi landasan utama dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pembangunan dan menyejahterakan warga Kota Jakarta.

“Eksekutif berharap, dengan disahkannya Raperda ini, selain pelaksanaan berbagai program pembangunan di seluruh wilayah Kota Jakarta dapat dilaksanakan dan selesai pada waktunya, juga terwujud tertib administrasi di berbagai bidang, yang pada akhirnya memberikan manfaat terhadap kesejahteraan warga Kota Jakarta, termasuk dalam penggunaan dan pemanfaatan anggaran agar semakin efisien, efektif, dan tepat sasaran di masa mendatang,” ucapnya.

Dia bersyukur, R-APBD yang sudah dibahas cukup intensif dan pembahasannya banyak menarik perhatian masyarakat, kini sudah tuntas.

“Kami mengapresiasi semua yang telah bekerja. Semua masukan dan catatan menjadi perhatian bagi kita. Insyallah nanti sesegera mungkin kita bisa melaksanakan. Bahkan sebagian dari program-program itu sudah bisa kita lakukan percepatan sebelum awal tahun 2020, sehingga insyaallah bulan Januari kita sudah bisa langsung berlari cepat,” ungkapnya.

Sementara, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik eksekutif maupun legislatif yang mampu bekerja sama menyelesaikan APBD DKI 2020.

“Walaupun sempat terlambat, kita bersyukur akhirnya APBD DKI 2020 selesai sesuai target yang disepakati,” kata Prasetio usai mengetok Perda APBD DKI.

Diberitahukan sebelumnya, rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD DKI, seharusnya telah dilakukan pada 30 November lalu. Namun pengesahan raperda ini molor dari batas akhir yang ditetapkan Kemendagri.

Setelah disahkan, Raperda APBD akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.

“Akan diserahkan dari ketua dewan kepada gubernur. Selanjutnya dikirim ke Kemendagri,” ucapnya.

Kemendagri untuk dievaluasi selama 15 hari. Bila tidak ada catatan dari kemendagri, APBD DKI akan langsung diserahkan kembali ke Pemprov DKI Jakarta untuk dijalankan sesuai anggaran yang ditetapkan.

Lihat juga...