Dua Bulan, BPJPH Selesaikan Sertifikasi Halal 500 UMKM

Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo

PURWOKERTO — Sejak mulai beroperasi bulan Oktober 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah melakukan proses sertifikasi terhadap 500 lebih Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sertifikasi ini terus digencarkan dengan langkah awal menggelar sosialisasi tentang Undang-Undang Sertifikasi di berbagai daerah.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso di tempat pelatihan dna ijian kompetensi penyelia halal, Selasa (24/12/2019). Foto: Hermiana E.Effendi

Kepala BPJPH, Sukoso yang hadir dalam acara Pelatihan dan Ujian Kompetensi Penyelia Halal di Purwokerto, Selasa (24/12/2019) mengatakan, kendala utama adalah karena ketidakpahaman pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal, sehingga pihaknya merasa perlu untuk terus menggencarkan sosialisasi.

“Pelaku UMKM kita banyak yang belum memahami pentingnya sertifikasi halal, asalkan produk mereka sudah laku di pasaran, mereka merasa cukup dan tidak perlu mengurus sertifikasi halal. Ini pemahaman yang salah, karena sekarang ini era persaingan global,” terangnya.

Lebih lanjut Sukoso memaparkan, dalam persaingan global, sertifikasi halal memegang peranan penting. Bagi produk yang tidak dilengkapi, secara otomatis akan tergeser. Terlebih lagi, saat ini banyak produk asing yang masuk ke Indonesia dan disertai sertifikasi halal.

Proses harus diawali dengan kesadaran, kemudian pemahaman secara teknis. Pelatihan yang dilakukan di Purwokerto ini diikuti oleh penyelia halal yang akan mendampingi UMKM dalam kepengurusan. Untuk sertifikasi halal sendiri berlaku selama 4 tahun.

Disinggung tentang pembiayaan sertifikasi halal yang memberatkan UMKM, Sukoso membantahnya, sebab biayanya mulai dari Rp 0 hingga Rp1 juta. Untuk UMKM yang usianya masih di bawah satu tahun, kemudian secara permodalan terbatas dan jumlah produknya masih terbatas, maka bisa dikenakan biaya Rp 0.

“Setelah mendapatkan sertifikasi halal dengan biaya Rp 0, maka 4 tahun kemudian saat memperpanjang dinilai sudah mampu untuk membayar. Seharusnya biaya Rp 1 juta untuk empat tahun sertifikasi tidaklah berat,” tuturnya.

Sementara itu, syarat untuk sertifikasi halal, pertama produknya harus jelas, kemudian dilakukan uji laboratorium untuk mempertegas kehalalan produk, termasuk bahan bakunya. Uji laboratorium ini, menurut Sukoso, bisa dilakukan di berbagai tempat, mulai dari berkolaborasi dengan perguruan tinggi, LSM dan lainnya, yang sudah dilengkapi dengan ISO 17025 spesifikasi analisis produk halal.

“Untuk tenggang waktu kepengurusan sertifikasi halal sekitar 90 hari, namun bila persyaratan sudah lengkap, maka bisa lebih cepat, bisa satu minggu atau 10 hari sudah jadi,” jelasnya.

Sementara itu salah satu peserta Pelatihan dan Ujian Kompetensi Penyelia Halal dari kalangan UMKM, Nur Hadi mengatakan, sertifikas ini mutlak diperlukan, karena konsumen sudah semakin cerdas.

“Sekarang ini, orang muslim kalau berbelanja, pasti yang pertama dilihat adalah halal atau tidak, ada keterangan sertifikasi halal atau tidak, setelah itu baru melihat batas tanggal kadaluwarsa dan lain-lain,” pungkasnya.

Lihat juga...