Gubernur DKI: Kinerja TGUPP Penting bagi Pembangunan Jakarta

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mempertanyakan adanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang selama ini dipermasalahkan keberadaannya oleh anggota  DPRD DKI Jakarta. Pasalnya, berkat kehadiran TGUPP program-program Gubernur dapat berjalan dengan baik.

“Gini kenapa oposisi sangat keras pada TGUPP, karena TGUPP efektif bekerja membuat program gubernur berhasil,” kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019).

Dia menilai, partai oposisi seperti fraksi PDIP selalu mengarahkan kritiknya kepada TGUPP. Padahal, TGUPP, kata Anies, ialah pihak yang paling banyak memainkan peran penting dalam pembangunan Jakarta.

“Oposisi selalu mengarahkan untuk lihat sendiri kritiknya. Itu hal-hal yang membuat kinerja pemprov berhasil di situlah yang paling banyak dikritik,” ujarnya.

Anies mengakui bakal ada evaluasi terkait TGUPP. Namun dia tidak menjelaskan pasti terkait pengurangan jumlah anggaran anggota TGUPP yang dilakukan oleh DPRD DKI di Rapat Badan Anggaran, kemarin.

“Justru TGUPP memainkan peran yang sangat instrumental karena itu buat saya makin yakin, makin banyak dikritik terkait TGUPP berarti kinerja mereka makin dirasakan,” pungkasnya.

Anies hanya beranggapan bahwa semakin dikritik, maka kinerja TGUPP semakin terasa bagi masyarakat.

Ketua Fraksi PDIP, Gembong Warsono, meminta anggaran untuk TGUPP menggunakan dana operasional gubernur.

“Memang ada tupoksi operasional TGUPP. Jadi ada cikal bakal tidak harmonis. Karena poin 6 (fungsi pengawasan terhadap SKPD) sangat operasional. Daripada buat polemik dalam menjalankan tugas. Lakukan evaluasi menyeluruh, anggaran nol kan saja. Kalau Pak Gubernur butuh, silakan pergunakan dana operasional. Toh dana operasional kan besar,” ucap Gembong.

Tak hanya itu dari anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan meminta Gubernur DKI Anies Baswedan mengevaluasi TGUPP.

“Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta,” pungkasnya.

Hal itu justru berbeda dengan Fraksi Partai Gerindra menyatakan tidak setuju anggaran tersebut dihapus. Namun Gerindra setuju perlu ada evaluasi.

“Kalau ada pelaksanaan tidak sesuai itu yang dibenerin. Jangan dicabut rumput tapi potong dahan atau ranting. Saya Andyka dari Gerinda dukung TGUPP. Kalau ada perbaikan sistem monitoring itu yang diperbaiki,” ucap Wakil Ketua Fraksi Gerindra, S Andyka.

Diketahui, Banggar memotong jumlah anggaran dan anggota TGUPP yang tadinya 67 orang menjadi 50 orang. Anggaran dipotong karena dianggap transparansi dan kinerja TGUPP yang tak bisa dievaluasi.

Tahun depan sedianya DKI menganggarkan anggaran untuk TGUPP sebesar Rp19,8 miliar dan akan dipotong sesuai dengan jumlah TGUPP yang disepakati.

Lihat juga...