Gubernur DKI Luncurkan Bus untuk Kampanyekan Anti-Korupsi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan bus antikorupsi yang didesain secara khusus untuk mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi.

“Ya jadi hari ini kita resmi meluncurkan bus kampanye antikorupsi yang bakal berkeliling sepanjang tahun dari satu sekolah ke sekolah lain di seluruh wilayah DKI Jakarta,” kata Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2019) sore.

Menurut Anies, walaupun bus ini hanya replika dari bus kampanye antikorupsi yang dimiliki KPK, bus tersebut nantinya akan berkeliling ke seluruh sekolah di DKI Jakarta. Sekolah pertama yang menjadi tempat kampanye adalah SMPN 39 Jakarta.

“Kita berkonsultasi erat dengan teman-teman di KPK. Ini adalah komitmen dari kita di Jakarta untuk memastikan bahwa kegiatan pencegahan korupsi dilakukan sejak usia dini, karena itu di masa sekolah memberi kesempatan untuk pembelajaran kebiasaan antikorupsi, kebiasaan berintegritas,” ujarnya.

Selain peluncuran bus antikorupsi, Anies juga mengukuhkan duta antikorupsi sebanyak 160 orang terdiri dari 80 orang guru dan 80 orang peserta didik. Nantinya, lanjut Anies, mereka akan mengkampanyekan nilai-nilai antikorupsi ke seluruh komunitas pendidikan dengan menggunakan bus antikorupsi yang didesain khusus, dalam bentuk buku, video, vlog, film, musik dan games bertema antikorupsi atas bantuan KPK RI.

“Kita sadari bahwa internalisasi nilai-nilai antikorupsi membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu, saya mengapresiasi upaya Dinas Pendidikan dan KPK ibu kota dalam menginisiasi program kampanye antikorupsi demi menumbuhkam budaya antikorupsi sejak dini,” paparnya.

Anies juga menyadari bahwa semangat antikorupsi harus dibangun sejak dini. Perlu ekosistem yang dibangun sepanjang tahun sehingga ke depan menjadi investasi nilai bagi warga DKI Jakarta.

“Kita harus menyadari semangat untuk mencegah korupsi harus dilakukan sejak dini dan di sekolah harus siap menjadi zona berintegritas antikorupsi. Karena akan membentuk pengalaman bagi putra putri kita dan akan membentuk budaya berintegritas melalui proses pembiasaan,” ungkapnya.

Selain itu, Anies berharap melalui program bus antikorupsi ini, maka semakin banyak siswa yang peduli dengan pencegahan korupsi.

“Ini merupakan kolaborasi, dengan KPK RI dan jajaran Pemprov DKI, ada Dinas Pendidikan ada KPK ibu kota, ada Dishub ada Transjakarta. Kita berharap dengan adanya kampanye ini maka usaha kita mendorong kesadaran pencegahan korupsi makin berkembang,” pungkas Anies.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, Giri Suprapdiono, mengapresiasi langkah Pemprov DKI baik dari segi regulasi maupun tindakan nyata dengan adanya duta antikorupsi dan bus kampanye antikorupsi.

“KPK mengapresiasi karena provinsi pertama yang mereplikasi bus KPK adalah Pemprov DKI dan mereka menggunakan pendekatan keliling sekolah. Kalau kita hitung seluruh sekolah di DKI ada 1104 sekolah dasar, 1095 SMP, 2652 SMA yang akan memiliki pendidikan antikorupsi. Jadi konsekuensinya 4000 lebih sekolah akan menerapkan pendidikan antikorupsi. Karena ini investasi maka anak-anak akan mempunyai nilai pilihan. Jadi orang tidak korupsi karena tidak ingin, karena nilai korupsi tidak sesuai nilai mereka,” ujar Giri.

Kata Giri, kampanye antikorupsi yang pertama dilakukan di SMPN 39 Jakarta. Sebelum bertugas, para duta antikorupsi sudah diberikan pelatihan dan pembekalan oleh KPK RI dan KPK Ibu Kota.

“Mereka diharapkan dapat menyebarkan semangat kejujuran, tanggung jawab, disiplin, berani dan adil kepada anak didik atau teman-temannya dan masyarakat secara luas. Duta antikorupsi dari unsur guru selanjutnya akan disertakan dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi penyuluh antikorupsi di KPK RI,” tuturnya.

Menurut Giri, Pemprov DKI Jakarta menyadari bahwa bus kampanye antikorupsi hanya dapat menjangkau sekolah-sekolah di wilayah daratan Jakarta.

“Oleh karena itu untuk menjangkau Kepulauan Seribu, rencananya akan dibuat pojok antikorupsi di Kapal Sekolah, selain kampanye yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan di sekolah,” paparnya.

Pemprov DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang memiliki Bus Kampanye Anti-Korupsi sendiri, yang mana merupakan bus kedua di Indonesia. Sebelumnya KPK RI telah menggunakan bus sejenis untuk kampanye dari daerah ke daerah.

Lihat juga...