Gubernur Jateng Minta BPBD ‘Update’ Data Rawan Bencana

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta agar seluruh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota di Jawa Tengah segera meng-update data wilayah-wilayah yang rawan bencana. Hal tersebut penting, sebagai langkah awal antisipasi bencana.

“Menghadapi musim penghujan ini, seluruh komponen mulai dari BPBD, seluruh sektor dan kelompok masyarakat harus melakukan kesiapan menghadapi bencana, dan langkah-langkah antisipasi bencana diawali dengan update data. Jadi semua BPBD segera melakukan pendataan kembali,” kata Ganjar saat menghadiri acara sarasehan dengan tema ‘Mencari Solusi dan Menciptakan Lapangan Kerja’ di kampus IAIN Purwokerto, Rabu (18/12/2019).

Peningkatan kewaspadaan serta cepatnya penanganan bencana dari seluruh komponen, lanjut Ganjar, terlihat dari beberapa kasus bencana di Jawa Tengah.

Ganjar mencontohkan, seperti yang terjadi di depan Polsek Genuk, Semarang, dimana rob naik dan hal tersebut langsung ditangani secara bersama-sama, mulai dari BPBD setempat hingga Dinas SDA dan masyarakat sekitar, sehingga rob cepat surut.

Begitu pula dalam bencana longsor yang menutup jalan penghubung Kabupaten Banjarnegara dengan kabupaten Wonosobo, seluruh komponen turun untuk mengatasinya. Dan pada pukul 22.52 WIB semalam, menurut pemantauan Ganjar, longsoran yang menutup jalan sudah selesai ditangani.

Terkait update data wilayah rawan bencana ini, menurut Ganjar, tidak hanya titik rawan daerah yang rawan bencana saja, tetapi juga termasuk titik rawan jalan-jalan.

Mengingat menjelang libur akhir tahun ini, jalanan akan dipadati oleh kendaraan. Dan dengan adanya pemetaan jalan rawan, diharapkan bisa diantisipasi dan disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang berlibur di wilayah Jawa Tengah merasa aman dan nyaman.

Disinggung tentang kabupaten/kota di Jawa Tengah yang paling rawan bencana, Gubernur mengatakan, bencana longsor paling rawan terjadi di wilayah Kedu hingga Banyumas. Sementara untuk daerah-daerah yang berada di dekat laut, rawan rob dan banjir.

Sementara itu, dari data BPBD Jawa Tengah, anggaran bencana tahun 2019 sebesar Rp 23 miliar, hingga memasuki minggu ketiga bulan Desember ini, baru terserap 6,3 miliar. Pemprov Jateng masih menunggu pengajuan permohonan bantuan dari kabupaten/kota yang terkena dampak bencana angin puting beliung dalam beberapa pekan terakhir ini,

“Untuk pengajuan bantuan dampak bencana angin puting beliung ke Pemprov Jateng, kabupaten/kota harus menyertakan surat pernyataan darurat angin kencang yang ditandatangani oleh bupati atau walikota. Jika di wilayah tersebut rumah yang roboh atau rusak berat lebih dari lima, bisa diajukan permonohan bantuan ke pemprov,” kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Pemprov Jateng, Sudaryanto.

Untuk rumah yang roboh, Pemrov Jateng akan memberikan bantuan Rp 15 juta per rumah dan untuk yang rusak berat Rp 10 juta per rumah. Namun untuk rumah yang mengalami kerusakan sedang dan ringan, bantuan hanya bisa diperoleh dari masing-masing kabupaten/kota.

BPBD Jateng mendata, bencana angin kencang mulai bulan Oktober hingga Desember 2019, ada 13 kabupaten di Jawa Tengah yang terkena dampak cukup besar, yaitu Kabupaten Magelang, Wonosobo, Brebes, Boyolali, Tegal, Banjarnegara, Karanganyar, Batang, Wonogori, Pemalang, Sragen, Kendal dan Grobogan.

Lihat juga...