Idrus Marham Dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Cipinang

Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, terpidana perkara suap proyek PLTU Riau-1 – Foto Ant

JAKARTA – KPK telah mengeksekusi mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, terpidana perkara suap proyek PLTU Riau-1 ke Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Eksekusi dilakukan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Hari ini Rabu (18/12/2019), telah dilaksanakan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Idrus Marham di Lapas Kelas 1 Cipinang terkait dengan kasus suap PLTU Riau-1,” ucap Plh. Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Sebelumnya, Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) telah memotong hukuman Idrus menjadi tinggal dua tahun penjara, dari tadinya lima tahun penjara. “MA menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (3/12/2019).

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 23 April 2019, menjatuhkan vonis tiga tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan kepada Idrus Marham. Dia terbukti menerima suap bersama-sama dengan mantan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih.

Selanjutnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Idrus Marham menjadi lima tahun penjara, ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan pada 9 Juli 2019. Menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi, Idrus Marham dan Eni Maulani Saragih terbukti menerima Rp4,75 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Suap dalam perkara suap terkait dengan pengurusan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd., dan China Huadian Engineering Company (CHEC) Ltd.

Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor, yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt. Ketua Umum DPP Partai Golkar, karena pada mulanya saksi Eni Maulani Saragih melaporkan perkembangan proyek PLTU MT Riau-1 tidak lagi kepada saksi Setya Novanto lantaran terjerat kasus hukum e-KTP.

“Akan tetapi, melaporkannya kepada terdakwa Idrus Marham, sebab pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Plt. Ketua Umum DPP Partai Golkar dengan tujuan agar Eni Maulani Saragih tetap mendapat perhatian dari Johanes Budisutrisno Kotjo,” kata Andi menambahkan.

Dibagian lain, KPK juga telah mengeksekusi mantan anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso, terpidana perkara suap dan gratifikasi ke Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. “Hari ini, 18 Desember 2019, telah dilakukan eksekusi pidana badan terhadap terpidana Bowo Sidik Pangarso, di Lapas Kelas 1 Tangerang dalam kasus suap dan gratifikasi terkait dengan distribusi pupuk,” tambah Yuyuk Andriati.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/12/2019), memvonis lima tahun penjara, ditambah denda Rp250 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Bowo. Dia terbukti menerima suap dan gratifikasi. Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk Bowo selama empat tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa pidana. Majelis hakim juga memerintahkan kepada jaksa penuntut Umum (JPU) KPK, agar kelebihan uang terkait pengembalian uang yang disetor oleh Bowo sebesar Rp52.095.966 dikembalikan kepada Bowo.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama Pasal 12 Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No. 20/2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua Pasal 12 B UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Vonis tersebut lebih rendah atas tuntutan JPU KPK yang menuntut Bowo tujuh tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Dalam dakwaan pertama, Bowo dinilai terbukti menerima hadiah, berupa uang sejumlah 163.733 dolar AS dan Rp311.022.932 dari General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasty dan Direktur Utama PT HTK Taufik Agustono.

Dalam dakwaan kedua, Bowo dinilai terbukti menerima gratifikasi sebesar 700.000 dolar Singapura (sekitar Rp7,189 miliar) dan Rp600 juta, yang digunakan untuk biaya kampanye sebagai calon anggota DPR dari Jawa Tengah. (Ant)

Lihat juga...