Jaksa Agung Minta Berkas Kasus Kondensat Diubah 

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Jaksa Agung ST. Burhanuddin minta penyidik kepolisian untuk mengubah berkas perkara kasus kondensat  yang merugikan keuangan negara kurang lebih Rp35 triliun yang melibatkan tiga orang tersangka. Dimana tiga dari tersangka tersebut saat ini masih buron sehingga kasus tersebut belum bisa dinyatakan lengkap.

Kasus kondensat ini menyeret tiga tersangka, yakni mantan Deputi Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono, dan pendiri PT TPPI Honggo Wendratno.

“Kalau ingin kasus tersebut lengkap, tentu berkas perkaranya diubah dulu, dari tiga tersangka menjadi dua tersangka. Tidak mungkin kita melimpahkan berkas perkara ketiga tersangka sementara yang satu tersangka yakni Honggo Wendratno masih DPO,” kata Jaksa Agung ST. Burhanuddin kepada media di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Burhanuddin mengatakan, kalau berkas perkara sudah diubah dengan dua orang tersangka, Kejagung akan memproses kasus tersebut untuk diserahkan ke pengadilan agar disidangkan. Untuk itu sebutnya, dengan catatan berkas perkara harus diubah oleh penyidik.

“Kalau berkas berkata sudah diubah oleh penyidik kepolisian tentu kasus ini akan kita proses dan segera melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Jadi tidak perlu menunggu tersangka lain untuk belum jelas keberadaan,” ujarnya.

Sementara itu Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mukri mengaku sudah meminta penyidik kepolisian untuk mengubah berkas perkara, dengan dua tersangka, yakni Djoko Harsono dan Raden Priyono. Namun, hingga saat ini belum diserahkan berkas perkara yang diminta oleh Kejaksan Agung.

“Kejaksaan Agung sudah meminta kepada penyidik kepolisian untuk mengubah berkas perkara, dengan menghilangkan nama Honggo Wendratno. Karena yang bersangkutan masih buron, sehingga tidak bisa diproses secara bersamaan,” ungkapnya.

Mukri ingin kasus yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah tersebut segera diserahkan ke pengadilan untuk diadili. Tapi, pihaknya tidak bisa menyerahkan sementara berkas perkara tidak lengkap.

“Kejaksaan Agung juga ingin kasus ink segera dilimpahkan ke persidangan untuk diadili, tidak berlarut-larut seperti ini. Dan kita tidak bisa menyerahkan berkas yang belum lengkap ke pengadilan,” sebutnya.

Seperti diketahui, Honggo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penjualan kondensat bagian negara.

Kasus ini bermula dari penunjukan langsung oleh BP Migas terhadap PT TPPI pada bulan Oktober 2008 terkait dengan penjualan kondensat dalam kurun waktu 2009 sampai 2010. Perjanjian kontrak kerja sama kedua lembaga tersebut dilakukan pada Maret 2009.

Penunjukan langsung ini menyalahi peraturan yaitu: Peraturan BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondesat Bagian NegaraKeputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BP00000/2003-S0 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjualan Minyak Mentah Bagian Negara.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menaksir kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp35 triliun. Hal itu terkait dengan dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara yang melibatkan SKK Migas, Kementerian ESDM, dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI).

Lihat juga...