Jusuf Kalla: Kondisi Pendidikan di Indonesia Kini Lebih Baik

Editor: Makmun Hidayat

PADANG — Mantan Wakil Presiden RI Dr. H.C H. Muhammad Jusuf Kalla menyebutkan kondisi pendidikan di Indonesia jauh lebik baik jika dilihat 50 tahun lampau.

Tepatnya di tahun 1950, infrastruktur fisik pendidikan masih sangat kurang, serta banyak SMA tidak punya ruang kelas yang cukup, juga tidak memiliki laboratorium atau perpustakaan yang memadai. Kini, pendidikan di Indonesia bisa dikatakan jauh lebih baik.

Ia menyebutkan pada tahun 2002 dirinya pernah melakukan upaya membandingkan hasil ujian SD dan SMP di Indonesia dalam waktu 50 tahun yakni dari dari tahun 1950 hingga tahun 2000. Caranya JK mengambil perbandingan dari badan pengujian dan sampai sekarang pun arsipnya masih ada.

Alhasilnya, kondisi pendidikan sekarang sudah baik, namun ada beberapa yang masih kurang dibanding sekolah di negara maju ataupun sekolah swasta yang mahal dan sekolah internasional di Indonesia.

“Luar biasa soal berhitung SD atau SR 50 tahun lalu itu dan sangat sulit. Dibandingkan misalnya dengan ujian tahun 2000, yang jawabannya sudah ada pilihan a, b, c tinggal milih atau multiple choice. Jauh sekali. Jadi akhirnya yang tamat SR tahun 1950an dengan yang tamat tahun 2000an jauh berbeda hasilnya, karena ujiannya saja juga sudah berbeda tingkat kesulitannya,” kata Jusuf Kalla di acara pemberian gelar Honoris Causa (HC) di Universitasi Negeri Padang, Kamis (5/12/2019).

Kemudian perbandingan secara regional, Jusuf Kalla melakukan survei ujian nasional dari tiga negara yakni Singapura, Malaysia dan Filipina. Alasan hanya tiga negara tersebut, karena di ASEAN yang berbahasa Melayu atau Inggris hanya di tiga negara itu. Hasilnya sangat mengejutkan, sebab soal ujian matematika SD di Singapura atau di Malaysia hampir sama tingkatnya dengan soal ujian SMP di Indoensia.

Dikatakannya, tidak usah bicara soal bahasa Inggris, karena memang Malaysia dan Singapore soal ujiannya dengan standar Cambrigde atau Oxford. Hanya Philipina yang soal ujiannya hampir sama dengan Indonesia, hal ini yang mungkin saja kemajuan pendidikannya hampir sama.

Selain itu, melihat ke standar lulus UN di Malaysia atau Singapura adalah tujuh dan sementara Indonesia pernah mulai dengan terpaksa angka kelulusan empat pada awal pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2003, dan hasilya ada 18 persen siswa tidak lulus, karena untuk angka kelulusan enam maka 40 persen anak tidak lulus.

“Saya lihat pada kondisi tahun ke tahunya mengalami kenaikan 0,5 sampai nilai enam seperti sekarang. Artinya secara bertahap ada peningkatan mutu,” jelasnya.

Untuk itu dalam waktu hampir dua dasawarsa terakhir, Indonesia telah menempuh dan menerapkan kebijaksanaan dan langkah untuk memajukan dan sekaligus menjamin mutu pendidikan. Kalau di Indonesia ini berbicara tentang pendidikan bermutu, harus ada ukurannya, yaitu ukuran yang harus dilihat dengan perbandingan waktu dan negara.

Ia menegaskan kenapa anak-anak tidak atau kurang belajar, karena selama beberapa puluh tahun, anak-anak dimaksud semua bakal lulus dalam ujian. Para pejabat seperti Bupati atau Wali Kota juga turut menekan sekolah dan guru agar meluluskan murid-murid 100 persen.

“Akhirnya, anak-anak merasa tidak perlu belajar, toh pasti lulus juga. Oleh karena itu apapun yang kita pikirkan, teori apapun yang kita pakai, tapi yang paling penting adalah bahwa murid harus belajar,” ujar Jusuf Kalla.

Intinya, ia menekankan bagwa apapun sistem dan kurikulum pendidikannya, jangan berharap anak pintar tanpa belajar. Karena anak-anak harus belajar, yang belajar akan lulus dan yang kurang belajar akan tidak lulus.

“Dulu ada sistem Ebtanas yang menerapkan cara nilai ganda dan menaikkan nilai bagi yang kurang di daerah. Kalau di Jakarta anak dapat nilai enam, mungkin di Mentawai atau Kendari, atau di kampung saya di Bone dapat empat. Lalu dibikinlah semacam teori dan justifikasi untuk mengkatrol nilai empat itu menjadi enam. Angka nilainya jadi sama, tetapi isi dan mutunya berbeda. Terjadilah standar ganda, yang jelas mengorbankan masa depan karena yang kurang tetap kurang dan tidak bisa bersaing secara nasional,” ungkapnya.

Untuk itu, pada tahun 2003 Pemerintah minta Mendiknas mengadakan ujian nasional kembali untuk standar pendidikan yang sama di seluruh Indonesia. Alasannya, supaya standarnya sama, dan tidak ada lagi standar yang berbeda di antara berbagai provinsi atau daerah yang berbeda, sehingga pemerintah dapat memetakan dan membantu daerah dan sekolah yang kurang, itulah esensi dasar mencerdaskan bangsa dalam NKRI, dan sejalan dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.

“Selama ini memang ada ujian sekolah. Ujian sekolah, guru menguji apa yang sudah diajarkan dan Ujian Nasional menguji kemampuan pengetahuan siswa yang seharusnya diketahui sesuai kurikulum. Seluruh gedung sekolah negeri dan biayanya juga sudah hampir sama. Lab-nya semua standar, bukunya semua sama cetakannya. Oleh karena itu pendidikan kita harus mempunyai standar nasional,” jelasnya.

Lihat juga...