Kaleidoskop Jakarta, Dari Revitalisasi Trotoar hingga Pemecatan Kepala Dinas

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta, terus berupaya memberikan yang terbaik untuk warga Ibu Kota. Berbagai kegiatan dilakukan dengan untuk melayani masyarakat Ibu Kota.

Seperti kegiatan revitalisasi trotoar jalan, yang diklaim untuk menghadirkan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Pembangunan jalur pedestarian, diharapkan memberi ruang bagi pejalan kaki. Sehingga ada kesetaraan untuk semua lapisan masyarakat di Jakarta, mulai dari anak-anak, ibu hamil, lansia hingga penyandang disabilitas. Sejak 2019, revitalisasi trotoar telah dilakukan sepanjang 134 kilometer. Telah disiapkan revitalisasi trotoar sepanjang 47 kilometer dengan anggaran optimal hingga 1,1 triliun rupiah untuk tahun depan.

Salah satu hasil revitalisasi trotoar, yang dijadikan percontohan adalah trotoar di Jalan Sudirman – MH Thamrin. Trotoar di lokasi tersebut direvitalisasi pada 2017 hingga 2018. Jalur pedestrian tersebut sudah didesain ramah bagi para penyandang disabilitas. Sudah dilengkapi pelican crossing antar trotoar di sisi barat dan timur. Revitalisasi trotoar di tahun ini diperluas ke lima wilayah kota administrasi di DKI Jakarta. Sebanyak 51 lokasi jalan di seluruh wilayah Jakarta direvitalisasi dengan total anggaran sekira Rp327 miliar.

Beberapa yang disasar seperti, Jalan KH. Wahid Hasyim dan Sudirman-Thamrin (Jakarta Pusat), Jalan Sisingamangaraja hingga Jalan Fatmawati (Jakarta Selatan), Kawasan Velodrome (Jakarta Timur), Jalan Daan Mogot (Jakarta Barat), Jalan Yos Sudarso, dan Jalan Pluit Selatan Raya (Jakarta Utara).

Hingga akhir 2019, setidaknya terdapat 10 titik yang sedang direvitalisasi. Yaitu, trotoar di Jalan Dr Satrio, trotoar di Jalan Otto Iskandardinata, trotoar di Jalan Matraman Raya, trotoar di Jalan Pangeran Diponegoro, trotoar di Jalan Kramat Raya dan jalan Salemba Raya, trotoar di Jalan Cikini Raya, trotoar di Jalan Latumenten, trotoar di Jalan Danau Sunter Utara, trotoar di Jalan Yos Sudarso, dan trotoar di Jalan Kemang Raya.

Sementara yang menjadi sorotan karena dinilai penting untuk direvitalisasi di 2019 adalah trotoar Cikini dan trotoar Kemang. Di trotoar Cikini, adavjalur sepanjang 10 kilometer yang akan diperlebar, dari semula hanya tiga meter menjadi 4,5 hingga enam meter. Pelebaran untuk membuat area, 1,5 meter untuk pejalan kaki, 1,5 meter untuk penyandang disabilitas 1,5 meter untuk street furniture dan 0,5 sampai 1 meter untuk amenities.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan, pihaknya akan melanjutkan revitalisasi trotoar di 2020. Pemprov DKI mengusulkan anggaran Rp1,1 triliun untuk kegiatan tersebut  “Di 2017 hingga 2019, kita merevitalisasi sepanjang 134 kilometer dan targetnya nanti tahun depan, kita akan menata 47 kilometer,” kata Anies, pada 16 Oktober 2019 silam.

Sementara untuk revitalisasi trotoar Kemang, dibangun sepanjang kurang lebih 3,3 kilometer. Trotoarnya akan diperlebar dari 1,5 hingga dua meter menjadi tiga hingga empat meter. Revitalisasi trotoar Kemang dilakukan Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan para pemilik gedung, hotel, maupun restoran terdampak.

Hasil dari kolaborasi melahirkan kesepakatan, revitalisasi trotoar di Kemang menerapkan Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ). Kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha tersebut menjadikan satu lajur di kawasan Jalan Kemang Raya dipotong untuk dibangun fasilitas publik berupa trotoar. Dengan adanya kemudahan dalam kolaborasi, revitalisasi yang telah dimula sejak Mei 2019 tersebut ditargetkan selesai tepat waktu pada akhir 2019 ini.

Revitalisasi trotoar dimaksudkan juga untuk mengintegrasikan transportasi umum di DKI Jakarta. Integrasi tersebut sejalan dengan Instruksi Gubernur No.66/2019, untuk mengendalikan kualitas udara Jakarta. Warga Jakarta didorong untuk lebih mengutamakan aktivitas berjalan dan menggunakan transportasi umum, baik dari dan menuju tempat kerja maupun saat berwisata.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, saat ini fokus pengerjaan masih pada bagian konstruksi. “Setelah dibongkar trotoar lamanya lalu di-marking, pembesian dan dicor, kalau kita bicara pakai beton dekoratif atau stamp concrete, itu dicor baru dibentuk dekoratifnya. Tapi kalau batu alam andesit tinggal langsung pasang,” kata Hari.

Masyarakat menunggu alat transportasi massal, yang terintegrasi antarmoda, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019) sore – Foto Lina Fitria

Tak hanya revitalisasi trotoar, ada pula penataan transportasi massal. Pemprov DKI Jakarta mengaku serius menyempurnakan integrasi antarmoda transportasi.  Upaya yang dilakukan, dengan meningkatan jumlah rute Transjakarta, dari 109 di 2017 bertambah menjadi 220 rute di 2019. Jumlah armada juga bertambah dari 2.380 di 2017, menjadi 3.548 armada di tahun 2019. Moda transportasi di Jakarta diklaim semakin terintegrasi melalui program Jak Lingko. Trans Jakarta tersambung dengan dengan Moda Raya Terpadu (MRT) dan Lintas Rel Terpadu (LRT). Selama uji publik 11 Juni hingga 13 Oktober 2019, LRT sudah melayani 798.000 penumpang.

Dengan penyempurnaan yang dilakukan, penggunaan transportasi umum di Jakarta diklaim meningkat pesat. Dalam dua tahun terakhir, jumlah penumpang Transjakarta naik hampir dua kali lipat ke kisaran 640.000 orang per-hari. Sebagai perbandingan, sejak program ini dimulai pada 2004, hingga 2017 jumlah rata-rata penumpang harian hanya ada di kisaran 300.000 penumpang.

Di 2019, DKI Jakarta juga diramaikan dengan kebijakan pencopotan kepala dinas, karena kinerja yang dinilai kurang baik. Seperti yang dialami Pelaksana Tugas Harian (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Alberto Ali, yang tergoyang kasus penghargaan Adikarya Wisata bagi diskotek Colesseum beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir mengakui, pergantian jabatan dilakukan, karena dugaan kesalahan yang dilakukan pejabat sebelumnya. “Ada dugaan kesalahan dalam menjalankan tugas. Dugaan atas kekeliruan dalam memberikan penghargaan,” kata Chaidir, 17 Desember lalu.

Sebelum Albert, Kadisparbud DKI dijabat oleh Edy Junaedi. Namun, di tengah jalan pembahasan anggara APBD DKI 2020 tiba-tiba dia mengundurkan diri secara mendadak. Hal itu dipengaruhi anggaran di KUA-PPAS untuk influencer di Disparbud DKI sebesar Rp5 miliar, yang sempat menjadi sorotan. Chaidir berpendapat, tidak ada masalah seperti yang dialami Edy selama menjabat. Chaidir menyebut, Edy mengundurkan diri pada 31 Oktober 2019. Pengunduran diri dilakukan atas permintaan pribadi.

Di suasana yang sama, Kepala Badan Anggaran Daerah (Bapeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan, juga mengundurkan diri dari jabatannya. Mahendra mengundurkan diri di tengah sorotan publik terhadap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2020 DKI Jakarta karena adanya berbagai kejanggalan.

Ada sejumlah usulan anggaran yang nilainya fantastis dan tak masuk akal. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerima pengunduran diri Mahendra. Anies menyebut, Mahendra akan menjadi widyaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta. “Pak Mahendra akan kembali jadi widyaiswara seperti posisi beliau sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Bappeda dipegang oleh Ibu Suharti, Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman,” ungkap ucap Anies di 1 November lalu.

Bappeda merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menyatukan seluruh anggaran di Jakarta. Usulan anggaran yang janggal dan terungkap antara lain, anggaran untuk lima orang influencer senilai Rp5 miliar, pembangunan jalur sepeda Rp73,7 miliar, pembelian lem Aibon Rp82,8 miliar, pembelian bolpoin Rp124 miliar, dan pembelian komputer senilai Rp121 miliar.

Mahendra mengakui, SKPD asal memasukkan detail komponen anggaran. Detail komponen anggaran yang dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting bukan anggaran yang sebenarnya. Menurut aturan, detailnya komponen anggaran baru bisa di susun usai dokumen kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditandatangani. Yaitu, saat menyusun rencana kerja dan anggaran. Sementara dalam sistem e-budgeting, detail komponen anggaran harus dimasukan ke dalam sistem sejak awal, atau sebelum menyusun KUA-PPAS.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, juga merombak 15 Pejabat Tinggi Pratama pada 25 Februari 2019. Mulai dari pejabat eselon II, III dan IV atau setingkat Lurah, Camat hingga Pejabat Tinggi Pratama dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Pemerintah Kotamadya dan Kabupaten.

Lihat juga...