Kejagung Keluarkan Sprindik Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya 

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengaku sudah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan PT. Asuransi Jiwasraya di ambang pailit karena gagal bayar. Hal ini disebabkan adanya pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tubuh asuransi plat merah tersebut.

“Kejaksaan Agung sudah mengusut dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero), sehingga gagal bayar. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor Trim 33/F2/Fd2/12 tahun 2019, tertanggal 17 Desember 2019,” kata Jaksa Agung, ST. Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan Agung saat jumpa pers terkait kasus itu, Rabu (18/12/2019).

Burhanuddin mengatakan, akibat gagal bayar PT. Jiwasraya diduga telah mengakibatkan potensi kerugian negara, karena adanya tindakan yang melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi atau JS Saving Plans.

“Ada dugaan Asuransi Jiwasraya telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi, untuk mengejar high grade atau keuntungan tinggi. Di antaranya penempatan saham sebanyak 22,4 persen dengan nilai Rp5,7 triliun dari aset finansial, di mana 5 persen dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik. Sisanya 95 persen dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk,” ungkapnya.

Lebih jauh ST. Burhanuddin mengatakan, selain itu, penempatan reksa dana sebanyak 59,1 persen dengan total nilai Rp14,9 triliun. Dan, 2 persen dikelola oleh manajer investasi Indonesia dengan kerja baik. Sementara, 98 persen dikelola oleh manajer investasi dengan kinerja buruk.

Akibatnya, kata Burhanuddin, PT Asuransi Jiwasraya hingga Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun. Dan, ini merupakan perkiraan awal dan diduga kerugian akan lebih besar lagi.

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung, Adi Toegarisman, mengatakan adanya pernyataan dari DPR untuk melakukan pencekalan terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab akan ditindaklanjuti oleh Kejagung.

“Tentu ini masukan bagi Kejaksaan Agung, kita akan lihat dulu kasusnya dan ditentukan siapa orang yang akan dicekal. Karena pelajari dulu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, lalu kita minta untuk dicekal,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, dugaan adanya praktik korupsi di Jiwasraya terjadi seiring dengan terbitnya produk JS Saving Plan pada 2013-2018. Produk ini menawarkan persentase bunga tinggi yang cenderung di atas nilai rata-rata, berkisar 6,5 persen hingga 10 persen. Berkat penjualan produk ini, persero memperoleh pendapatan total dari premi sebesar Rp53,27 triliun.

Direksi lama diketahui menempatkan dana nasabah pada saham-saham ‘gorengan’ yang dikelola Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, seperti PT SMR Utama Tbk (SMRU), PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP), PT Hanson Internationl Tbk (MYRX), PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO), dan PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN).

Lihat juga...