Kejagung: Tanpa Diminta Kejaksaan Terus Awasi BUMN

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Jaksa Agung ST. Burhanuddin mengaku selama ini lembaga yang dipimpinnya terus mengawasi perusahaan-perusahaan plat merah atau BUMN yang terindikasi adanya korupsi. Guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan penyelewengan oleh pengurus perusahaan, salah satunya Garuda Indonesia.

“Kalau memang ada indikasi perusahaan BUMN melakukan tindak pidana korupsi, tentu kita akan tindaklanjuti apabila ditemukan minimal dua alat bukti bahwa di dalam BUMN tersebut ada korupsi,” kata Jaksa Agung ST. Burhanuddin kepada media di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Mantan petinggi Kejaksaan Agung itu juga menyebutkan, tanpa ada laporan dan permintaan pun pihaknya terus mengawasi perusahaan-perusahaan BUMN selama ini. Karena hal tersebut bagian dari tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi di tubuh perusahaan BUMN.

“Tanpa diminta kita pun kita terus awasi perusahaan BUMN, terutama perusahaan yang terindikasi adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalam tubuh BUMN tersebut. Karena itu dalah satu bagian dari tugas dan fungsi Kejaksaan,” ungkapnya.

Adanya dua BUMN yang saat ini terindikasi dugaan tindak pidana korupsi, yakni PT. Garuda Indonesia dan PT. Asuransi Jiwasraya, Burhanuddin mengaku pihaknya masih mempelajari indikasi adanya dugaan korupsi di tubuh dua perusahaan plat merah itu.

“Saat ini kita sedang mempelajarinya, kalau memang ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi di Garuda Indonesia dan Jiwasraya. Pasti kita akan melakukan penyidikan untuk mencari minimal dua alat bukti, untuk melanjutkan proses hukumnya,” sebutnya.

Sementara itu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Adi Toegarisman menyebutkan, kalau memang nantinya ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi di sejumlah perusahaan BUMN, seperti Garuda Indonesia dan Jiwasraya pihaknya akan melakukan penyelidikan apakah benar ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi.

“Saat inikan masih kita pelajari, tidak tertutup kemungkinan kita akan melakukan penyelidikan. Dan kalau nantinya benar ada indikasi tindak pidana korupsi di tubuh BUMN tersebut, kita akan proses sesuai aturan hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Lihat juga...