Kejati Jabar Ingatkan Jaksa Kedepankan Upaya Pencegahan

Editor: Makmun Hidayat

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Raja Hafrizal, mengimbau agar jaksa di daerah setempat mengedepan upaya pencegahan dalam penegakan hukum. Hal tersebut disampaikan saat hadir di Bekasi, pada peresmian pembangunan gedung Baru Kejari, Jumat (13/12/2019). -Foto: M. Amin

BEKASI – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Raja Hafrizal meminta semua kejaksaan  di daerah setempat mengedepankan upaya pencegahan dalam melaksanakan penegakan hukum.

“Arah penegakan hukum di kejaksaan saat in bukan lagi bangga terhadap penangkapan lalu memasukkan orang ke dalam penjara. Tetapi penegakan hukum, baik oleh kepolisian, kejaksaan dan hakim dapat memastikan adanya pencegahan,” kata Raja Hafrizal di Bekasi, Jumat (13/12/2019).

Raja mengungkapkan bahwa pola pencegahan adalah keinginan dari Presiden RI dalam rapat bersama beberapa waktu lalu di Sentul. Hal tersebut dalam rangka menciptakan  kondisi daerah agar bisa memicu masukknya investasi.

“Pesan kepada Kejari Kota Bekasi, kalo ada masalah hukum di Kota Bekasi terhadap aparat atau kepada  pemerintah daerah, maka saya anggap gagal dalam menciptakan upaya pencegahan,”ucapnya.

Dia juga menyinggung terkait gonjang ganjing pembubaran Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah(TP4D) tidak menghilangkan fungsi kejaksaan dalam ikut serta mengawal proses pembangunan daerah.

Menurutnya kejaksaan masih memiliki fungsi Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara), memiliki fungsi yang sama. Datun sudah lama dan bisa dimanfaatkan dalam konsultasi pendapat hukum sekitar program pembangunan daerah.

“Saya mengimbau satuan tugas kerja (Satker) di daerah jangan ragu membuat kebijakan arah pembangunan dan lainnya. Bisa meminta pendapat ke Datun ,” jelasnya.

Dikatakan terbentuknya TP4D, karena saat itu tidak ada orang mau menjadi Pimpro atau Satker karena khawatir masuk penjara. Sehingga muncul kebijakan TP4D untuk mendampingi dan mengawal dan sekarang dibubarkan tetapi tidak berarti kejaksaan berhenti mengawal pembangunan di daerah.

Lebih lanjut dikatakan bahwa arah penegakan hukum lebih kepada pencegahan bertujuan dalam dalam rangka menciptakan iklim investasi lebih baik.

Karena selama ini investasi itu menjadi topik utama dalam rangka pembangunan mengurangi pengangguran. Dan diindikasikan lemahnya investasi diduga terhambat karena upaya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia.

“Jangan ada yang menakuti-nakuti pengusaha nanti saya gigit,”ucapnya menirukan pesan presiden.

Dalam kesempatan itu dia juga mengingatkan agar Forkopimda di Kota Bekasi harus lebih kompak solid dalam bekerja menghadapi isu yang berkembang saat ini agar iklim investasi bisa lebih baik.

” Forkopimda harus mampu  mencegah terjadinya radikalisme, Hoaks dan lainnya. Hal tersebut memerlukan kekompakan dari Forkopimda,” tegasnya.

Lihat juga...