Kemarahan Soal Peraturan Baru Meningkat, India Tingkatkan Pengamanan

Seorang pengunjuk rasa ditahan oleh polisi diluar Assam bhawan (bangunan), saat memprotes undang-undang kewarganegaraan baru di New Delhi, India, Senin (23/12/2019) – Foto Ant

LUCKNOW – Pemerintah India meningkatkan pengamanan dan menutup saluran internet di berbagai tempat di negaranya, di tengah merebaknya informasi rencana protes dari masyarakat. Aksi demonstrasi tersebut, menyikapi implementasi UU Kewarganegaraan.

Sementara, anggota partai yang berkuasa, merencanakan menggelar pawai. Hal itu untuk mendukung peraturan baru, sekalipun ada proses di seluruh negeri itu. Seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri mengatakan, pemerintah mengharapkan semua pejabat keamanan negara agar bertugas pada Malam Natal dan sepanjang pekan liburan.

“Kami mau polisi mencegah meletusnya kerusuhan, tapi kami juga menyadari bahwa situasi tak terkendali, sehingga pasukan paramiliter akan dikerahkan di pasar dan ruang publik,” kata seorang pejabat senior keamanan di New Delhi.

Sedikitnya 20 pawai digelar, untuk mendukung dan menentang peraturan baru tersebut. Aksi dijadwalkan diselenggarakan di berbagai kota, untuk memprotes dari kedua pihak untuk memperoleh dukungan di media sosial agar warga keluar pada hari Natal dan Tahun Baru. Peraturan Amandemen Kewarganegaraan (CAA) di India, bertujuan mempercepat pemberian kewarganegaraan untuk orang Hindu, Parsi, Sikh, Buddha, Jain dan Kristen. Utamanya mereka yang tertindas, dan datang ke India sebelum 31 Desember 2014.

Termasuk migran dari negara yang mayoritas warganya beragama Islam seperti, Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan. Pengesahan peraturan pada 11 Desember lalu, menyulut demonstrasi di Negara Bagian Assam, India Timur, tempat pemrotes khawatir peraturan itu akan membuat migran ilegal dari Bangladesh menjadi sah.

Di tempat lain, pengkritik menyatakan, peraturan tersebut membedakan orang Muslim. Menjadi bagian dari agenda nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi. Namun, pemerintah membantahnya. Para pegiat yang menentang peraturan tersebut mengatakan, mereka berusaha mempertahankan momentum dan mencari cara untuk menghindari penindasan polisi dan pemutusan internet. Sedikitnya 21 orang tewas, sejak peraturan itu disahkan. Korban terjadi di tengah aksi protes, yang merupakan penentang besar pertama terhadap agenda peraturan Modi sejak partainya meraih kemenangan besar tahun ini. (Ant)

Lihat juga...