Kemenag Siapkan 12 Modul Khusus untuk Majelis Taklim

Editor: Makmun Hidayat

Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Tarmizi Tohor, saat beri penjelasan terkait modul majelis taklim, di Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2019) siang. -Foto : Lina Fitria

JAKARTA — Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Tarmizi Tohor, mengatakan tengah menyiapkan 12 modul pelajaran agama Islam untuk digunakan majelis taklim saat pengajian rutin. Modul-modul itu dimaksudkan menjadi pedoman dalam ceramah di majelis taklim.

“Majelis taklim ini di tahun depan kita kasih modul. Selama ini kan enggak ada modulnya, sehingga mengaji pulang ke rumah tidak dapat ilmu, karena tidak ada pedomannya,” ucap Tarmizi di temui di Kementerian Agama, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa siang (3/12/2019).

Tarmizi menyebut beberapa judul yang disiapkan adalah Fikih, Akidah Akhlak, Sejarah Islam, dan Moderasi Beragama. Tarmizi mengatakan modul ini adalah usulan dari para ketua majelis taklim dan dirumuskan Kemenag bersama para ahli.

Modul tersebut dikhususkan untuk pengajian rutin, baik harian, mingguan, atau bulanan. Modul tidak ditujukan untuk pengajian besar seperti peringatan Isra Miraj atau Maulid Nabi Muhammad SAW.

“Kita akan minta nanti majelis taklim ini, gunakan modul ini. Dia membahas fikih misalnya, mulai bab thoharoh, sampai bersuci atau segalanya, sampai salat atau segalanya. Namanya pengajian rutin ini betul-betul ibu-ibu pulang dapat ilmu fikih, akidah akhlak, sejarah islam. Selama ini kan tidak ada modulnya,” jelasnya.

Dia menyampaikan modul tersebut nantinya akan didistribusikan ke majelis taklim setelah pendataan. Meski begitu, Tarmizi menekankan tak ada kewajiban bagi majelis taklim menggunakan modul tersebut. Dia menekankan bahwa Kemenag hanya memfasilitasi saja bukan merumuskan modul tersebut.

“Bukan wajib, mau pakai silakan, kita sediakan modul. Dari pada nanti pulang ke rumah ditanya suami enggak tahu apa-apa. Kita hanya memfasilitasi saja,” tutur Tarmizi.

Menurutnya selama puluhan tahun majelis taklim belum ada pengaturan hukum yang mengaturnya. Sehingga keluar peraturan untuk memperkuat majelis taklim. Peraturan itu juga lahir atas dasar pertemuan dari Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) dan organisasi lainnya.

“Ya tentu yang mencetaknya kita, kita kasih mereka. Sehingga nanti pengajian rutin dan segalanya jelas apa yang mereka dapati dari pengajian itu,” ungkapnya.

Dia menyampaikan modul majelis taklim lahir dari sejumlah ketua majelis taklim yang sudah berkumpul dan diskusi. Selain itu dalam modul juga diisi oleh praktisi dan dosen.

“Enggak, itu kan kita dari para praktisi, dari dosen, juga ada yang menyusun itu sesuai dengan keinginan mereka apa yang ingin mereka pelajari selama di pengajian itu,” ungkapnya.

Kemudian kata Tarmizi, pihaknya tidak meminta data para jemaah saat menghadiri majelis taklim.

“Kami tidak mendata nama orang atau sebagainya. Misalnya majelis taklim berapa jemaahnya, bukan kita mendata pribadi orang. Itu bukan hak kita, itu urusannya Dinas Kependudukan. Jadi tujuannya untuk perbaikan majelis taklim supaya bagus itu saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kemenag menerbitkan aturan pendataan majelis taklim lewat Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Pasal 6 ayat (1) regulasi itu mengatur majelis taklim harus terdaftar di Kemenag.

Dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur setiap majelis taklim harus memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) yang berlaku lima tahun. Sementara Pasal 19 menyatakan majelis taklim harus melaporkan kegiatan selama satu tahun paling lambat 10 Januari setiap tahunnya.

Lihat juga...