Kemenkeu dan Bank Indonesia Perkenalkan SiMoDIS

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Mulai 1 Januari 2020 mendatang, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) bersama Bank Indonesia (BI) mengimplementasikan Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika (SiMoDIS).

SiMoDIS merupakan sistem yang dihadirkan untuk merekonsiliasikan data pelaporan dokumen kepabeanan baik ekspor maupun impor dengan transaksi devisa hasil ekspor (DHE) maupun devisa pembayaran impor (DPI) secara komprehensif dan terintegrasi.

Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, mengungkapkan, rekonsiliasi data yang dihimpun dalam SiMoDIS memberi manfaat yang sangat besar bagi pihak-pihak terkait, yaitu Kementerian Keuangan (Pemerintah), BI, maupun para pelaku impor dan ekspor.

“Dari sisi Bea dan Cukai, yang utama dan yang prinsip, (SiMoDIS) membuat kita terhindar dari under dan over invoice,” terang Budi.

Adapun dari sisi importir dan eksportir, SiMoDIS  mendeteksi para pelaku yang patuh terhadap ketentuan dan yang tidak patuh. Dari situ, DJBC akan melakukan treatment yang berbeda sesuai kepatuhannya.

Bagi eksportir yang patuh diprioritaskan untuk mendapatkan insentif berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Kawasan Berikat (KB), Authorized Econonomic Operator (AEO) serta dipertimbangkan dalam proses layanan restitusi pajak.

Bagi importir yang patuh diprioritaskan mendapat insentif berupa importir jalur prioritas, mitra utama (MITA) dan AEO.

Sebaliknya, bagi para eksportir dan importir yang tidak patuh, selain  diberi sanksi administrasi bisa juga dilakukan pemblokiran.

“Inilah kegunaan yang sesungguhnya penting sekali buat Indonesia. Sehingga kita bisa bersinergi untuk bersama-sama memberikan treatment positif bagi yang baik, begitu pun sebaliknya,” tukas Heru.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyatakan, bahwa data merupakan aset terpenting dari suatu bangsa. Ia menyebut, dari sisi ekonomi, hampir setiap lembaga memiliki datanya masing-masing.

Menurutnya, apabila data-data tersebut diintegrasikan dalam satu sistem teknologi informasi yang representatif, maka data itu dapat menjadi sangat produktif dan digunakan secara optimal.

Destry sendiri menyambut baik hadirnya SiMoDIS. Ia menegaskan, bagi BI, SiMoDIS sangat penting dalam rangka meninjau data suplai dan permintaan dolar di Indonesia. Sehingga dari situ, BI dapat menentukan sikap yang tepat guna menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar.

“Nilai tukar itu sangat tergantung pada suplai dolar dan permintaan dolarnya. Dari sinilah kita masuk pada keharusan memiliki data yang akurat, sehingga kita dapat mengetahui berapa sih sebenarnya suplai dan permintaan dolar tersebut. Baik yang sedang berlangsung maupun sebagai prediksi kita,” jelas Destry.

Destry mengungkapkan, selama ini (sejak 2012), BI cukup terbantu dengan ketetuan yang mengharuskan adanya pelaporan Devisa Hasil Ekspor. Meskipun, kata dia, resistensi atas ketentuan itu sangat kuat.

“Waktu itu di awal-awal mereka menganggap ketentuan itu adalah bentuk kontrol devisa, lalu dikaitkan dengan devisa bebas. Tapi kami sampaikan bahwa kami hanya ingin tahu seberapa besar suplai dolar di dalam negeri. Alhamdulillah, saat ini sudah lebih dari 90 persen eksportir itu melapor. Mereka menyadari bahwa memang ketentuan itu tidak ada kaitannya dengan tuduhan mereka di awal,” papar Destry.

BI berharap melalui kerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJBC, pihaknya dapat menerima data yang lebih konprehensif, tidak saja data terkait arus uang pada ekspor/impor, tapi juga dokumen, arus barang maupun arus orangnya.

Lihat juga...