Kepala Pasar Jatiasih Ingatkan Kesepakatan Pedagang-Pengembang

Editor: Makmun Hidayat

BEKASI — Kepala Unit Pasar Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Maman MS, mengatakan harga unit pasar yang akan direvitalisasi sudah melalui kesepakatan antara pedagang dan pihak pengembang.

Kesepakatan itu sendiri sudah tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang melibatkan Pemkot Bekasi, DPRD dan pihak pengembang.

“Total pedagang yang sudah membayar DP (down payment), ke pengembang lebih 400 orang pedagang. Pembayaran itu mulai dari jumlah 5 persen hingga 10 persen dari harga unit yang akan mereka tempati nantinya,” ujar Maman, Kepala Unit Pasar Jatiasih, menjelaskan kepada Cendana News, Rabu (4/12/2019).

Maman M.S, Kepala Unit Pasar Jatiasih, menjelaskan kepada Cendana News terkait revitalisasi pasar yang segera dilaksanakan, Rabu (4/12/2019). -Foto: M. Amin

Dikatakan, jumlah pedagang di Pasar Jatiasih yang memiliki hak pakai tempat dagang (HPTD) hanya berjumlah 468. Sisanya ada 300 pedagang kaki lima (PKL). Lalu, pedagang mana yang keberatan karena lebih dari separoh jumlah pedagang sudah memberi DP ke pihak pengembang.

Menurutnya, selaku Kepala Unit Pasar Jatiasih, sebelum wacana revitalisasi sudah melakukan sosialisasi terlebih dulu dengan mengundang seluruh pedagang pasar, baik yang setuju maupun mereka yang kontra.

“Memang ada permintaan agar PKS bisa di- adendum, tetapi kan tidak mungkin dengan melihat kondisi pasar sekarang yang sudah tidak lulus uji hammer test. lalu siapa yang bertanggung jawab jika pasar roboh atau terjadi kebakaran,” tukasnya.

Dia mengatakan, Pasar Jatiasih sudah dinyatakan tidak layak lagi sejak tahun 2012, tetapi atas kebijakan dan permintaan pedagang sendiri, maka pemerintah memperpanjang penggunaan bangunan pasar.

Setelah revitalisasi, imbuhnya, akan ada 800 unit mulai los sampai kios. Dibanding sekarang hanya 468 yang HPTD yang di atas adalah hamparan. Maman mengaku sebagai kepala unit Pasar Jatiasih, dia memposisikan diri sebagai penengah.

Untuk itu dia mengimbau kepada pedagang segera mendaftar membayar DP sesuai persyaratan yang telah disepakati jika ingin terus berlanjut berjualan di Pasar Jatiasih, setelah revitalisasi selesai.

“Semua sudah saya undang untuk diberi penjelasan, seperti pedagang sayur meminta ada keringanan DP, agar bisa berjualan di TPS karena tidak mampu mengeluarkan biaya sebesar 10 persen. Maka akan dimediasi yang penting ada niat mau beli,” ujarnya.

Dia juga mengaku sudah menyarankan untuk datang ke pengembang yang akan melakukan pengerjaan revitalisasi. Karena kedepan konsep pasar tidak akan ada lagi PKL seperti sekarang.

Maman juga menyampaikan pembangunan tempat penampungan sementara (TPS) sudah hampir selesai. Dia memperkirakan perintah pengosongan pasar tidak akan lama. Adapun jumlah TPS lebih dari 500 tempat dengan berbagai ukuran dan los.

Ketua Rukun Warga Pasar (RWP) Jatiasih, Junaidi, menambahkan apa yang ditudingkan oleh pedagang pasar bahwa RWP lebih berpihak kepada pengembang sangat salah besar. Menurutnya hal tersebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

“Kalo mereka (pedagang) merasa keberatan dengan harga atau sistem yang diberlakukan terkait revitalisasi kenapa tidak walkout saat perundingan dengan perusahaan yang saya fasilitasi sebelumnya. Saya memfasilitasi dialog dari pukul 10.00 WIB hingga sore tidak ditemukan kesepakatan akhir pengembang menentukan harga dan dibawa  ke Pemkot,” ujarnya.

Maka tahapan selanjutnya dilakukan kajian harga di dinas terkait. “RWP sama unit pasar tidak berhak menentukan harga hanya bisa mengetahui,” paparnya seraya mengatakan finalnya di dinas ada pengkajian harga. terjadilah harga fix yang ada sekarang. itu pun dinas sudah melakukan penurunan harga dari apa yang diajukan pihak pengembang.

Jika mereka merasa keberatan dengan sistem yang diberlakukan, kenapa lebih dari separoh pedagang yang ada di Pasar Jatiasih saat ini sudah membayar DP ke perusahaan pengembang. “Harus setuju dengan pembangunan, yang tidak setuju ayo musyawarah bareng-bareng,” tukasnya.

Dia mengklaim sistem yang diberlakukan sekarang sudah sesuai dengan PKS. Karena PKS itu sendiri sudah disetujui pemerintah, antara perusahaan pengembang, Dewan sebelumnya, dan pemerintah. Dalam hal harga, RWP harus dipahami tidak ikut campur hanya mengetahui.

Lihat juga...