Kesatuan Hidrologis Diharap Mampu Tangani Lahan Gambut

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Badan Restorasi Gambut menyatakan keseriusannya dalam mengaplikasikan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan melakukan kerja sama dengan beberapa K/L terkait. Pendekatan KHG ini diharapkan mampu menangani lahan gambut secara komprehensif, holistik dan integratif.

Kepala BRG, Nazir Foead, menyatakan, bahwa sudah ada langkah komprehensif dengan melakukan pertemuan, antara lain dengan Kementerian PUPR, BNPB dan Kementerian Pertanian.

“Kita sudah memetakan mana saja lahan yang akan dilakukan pembasahan (re-wetting) dan dukungan kepada para petani di wilayah gambut. Bahkan, sudah ada wilayah yang dijadikan percontohan,” kata Nazir, saat ditemui pada acara penandatangan MoU BRG dengan MUI dan Bukalapak, di The Akmani Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Nazie menyebutkan, bahwa daerah yang dipilih adalah Riau dan sudah dilakukan survei, baik darat maupun udara dan rancangan lokasi. Rencananya, untuk wilayah Riau akan ada enam area yang saat ini masih dikaji.

“Dalam waktu dekat, kita akan tentukan wilayah uji coba KHG-nya. Dan, nanti akan digarap secara bersamaan dengan K/L terkait dan pemprov serta pemda,” ucapnya.

Pengaplikasian KHG ini, menurut Nazir, tidak hanya dilakukan di Riau. Tapi, juga di wilayah lain yang  termasuk dalam pengelolaan BRG.

“Untuk daerah lain juga sudah mulai dilakukan pengkajian. Tapi kita memilih Riau, karena memang berdasarkan prediksi BMKG, Riau ini akan memulai musim kemaraunya pada Februari. Jadi sudah dekat waktunya,” ucap Nazir.

Secara lengkap, laporan BMKG menyebutkan, bahwa di Riau akan ada tujuh bulan kering dan lima bulan basah. Sementara di Kalimantan Barat ada satu bulan kering, 10 bulan basah dan satu bulan dalam kondisi antara basah dan kering.

“Inilah yang mendorong keputusan kita untuk berfokus pada wilayah Riau. Selain mulai kemaraunya duluan dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia, yang memulai kemarau di bulan Juni,” papar Nazir.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, para peneliti seperti peneliti ekonomi maupun antropologi, dan masyarakat, dinyatakan Nazir akan mampu mempercepat proses restorasi gambut.

“Untuk 106 KHG, kita wajibkan ada ketentuan tata kelola airnya. Misalnya kalau bendungan, maka bendungannya harus seperti apa, perhitungannya seperti apa. Dan, tentunya perhitungan ini akan berbeda tiap tahunnya, bergantung pada jumlah curah hujannya,” tandasnya.

Terkait target intervensi BRG sebesar 2,6 juta hektare are, Nazir menyatakan, bahwa di luar kawasan berizin, yaitu sekitar 900 ribu hektare are, tercatat sudah 670 ribu hektare yang diintervensi pada 2018.

“Tahun ini diperkirakan jumlahnya akan mencapai 800 ribu. Artinya, tahun depan hanya tinggal sekitar 100an ribu saja. Sementara untuk wilayah berizin, kita masih akan terus bekerja sama dengan KLHK dan Kementerian Pertanian,” pungkasnya.

Lihat juga...