Ketua KY Berharap Enam CHA tak Ditolak DPR

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus, berharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menolak lagi atas enam calon hakim agung (CHA) yang diserahkan beberapa waktu lalu untuk dipilih menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung periode 2019.

Sebelumnya DPR pernah menolak semua (empat orang) calon yang diserahkan oleh KY untuk dipilih menjadi Hakim Agung.

“Kita sangat berharap enam calon hakim agung yang direkomendasikan kepada DPR bisa terpilih jadi Hakim Agung. Agar pengalaman sebelumnya tidak terulang, dimana semua calon hakim agung yang kita serahkan ditolak oleh DPR,” kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, saat laporan kinerja Komisi Yudisial tahun 2019 di Gedung KY, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Jaja tetap optimis enam calon hakim agung yang sudah diserahkan ke DPR bisa disetujui untuk menjadi Hakim Agung.

Hal ini didasarkan pada pengembangan dan pembangunan Model dan Standar Kompetensi Hakim Agung sesuai dengan langkah-langkah ilmiah yang memadai. Serangkaian kegiatan dilakukan untuk mendapatkan model dan standar kompetensi.

“Di tahun 2018, KY telah melakukan evaluasi terhadap kamus kompetensi hakim agung yang telah digunakan dalam kurun waktu 2 tahun. Berangkat dari evaluasi tersebut, KY melakukan validasi kamus kompetensi dengan melibatkan hakim agung, sehingga tersusun kamus kompetensi yang lebih operasional, yaitu memadatkan dari 7 kelompok kompetensi menjadi 4 kelompok kompetensi dan dari 28 kompetensi menjadi 12 kompetensi,” jelasnya.

Kamus kompetensi hakim agung ini diharapkan dapat menghasilkan pilihan calon hakim agung terbaik yang sesuai dengan kebutuhan MA dan sistem peradilan Indonesia.

Dimana penentuan kelulusan dilakukan dengan cara mengakumulasi nilai dari materi yang diujikan pada seleksi wawancara, menetapkan batas nilai minimum kelulusan untuk kelulusan wawancara, dan menetapkan calon hakim agung yang lolos wawancara.

“Selanjutnya diputuskan kelulusan seleksi calon hakim agung dengan mempertimbangkan nilai pada tahap sebelumnya. Usulan jumlah CHA yang diusulkan ke DPR tidak memenuhi jumlah yang diminta MA, yakni sebanyak 11 hakim agung dengan rincian, 3 orang kamar Pidana, 1 orang kamar Agama, 2 orang Kamar Militer, 4 orang Kamar Perdata, dan 1 orang Kamar Tata Usaha Negara khusus Pajak,” ungkapnya.

Begitu juga dengan usulan jumlah calon hakim ad hoc pada MA, tambah Jaja yang berjumlah sembilan orang dengan rincian, tiga hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada MA dan enam hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA. Hal tersebut dilakukan KY untuk menjaga kualitas dan integritas para calon yang diusulkan ke DPR.

“Tentunya KY berharap, DPR RI melalui Komisi III DPR RI dapat menyetujui calon hakim agung dan calon hakim ad hoc pada MA untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden,” sebutnya.

Sementara itu menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial, Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, keenam CHA tersebut adalah: Soesilo, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk Kamar Pidana, Dwi Sugiarto, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar, dan Rahmi Mulyati, Panitera Muda Perdata Khusus pada MA untuk Kamar Perdata.

“Selanjutnya Busra, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk Kamar Agama, Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, Hakim Militer Utama Dilmiltama untuk Kamar Militer, dan Sartono, Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim untuk Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak,” ujarnya.

Sedangkan calon hakim ad hoc Tipikor pada MA yang diusulkan, kata Aidul di antaranya: Agus Yuniato, Hakim ad hoc Tipikor Tingkat Pertama pada PN Surabaya dan Ansori Hakim ad hoc Tipikor Tingkat Banding pada PT Sulawesi Tengah..

“Untuk calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA, di antaranya: Willy Farianto berprofesi advokat dari unsur Apindo dan Sugianto serta Hakim ad hoc PHI pada PN Semarang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” ungkapnya.

Lihat juga...