Ketua MK: Lembaga Peradilan tak Sekadar Menegakkan Hukum

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MALANG – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Anwar Usman, SH, MH, mengatakan, tidak mudah bagi seorang hakim di lembaga manapun untuk dapat memutus dengan putusan yang bisa memuaskan semua pihak.

“Betapa pun kerasnya keinginan dan ikhtiar yang dilakukan sebuah lembaga peradilan untuk menghasilkan putusan yang terbaik, tidak mungkin memuaskan semua pihak karena putusan pengadilan tidak mungkin memenangkan semua pihak. Akan selalu ada pihak yang merasa dirugikan, termasuk dalam putusan hasil Pemilu 2019,” ujarnya saat menjadi pemateri seminar nasional bertajuk ‘Peran MK dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional’ di Universitas Widyagama, Senin (16/12/2019).

Menurutnya, Pemilu serentak tahun 2019 terasa begitu menguras perhatian, sumber daya dan energi. Ada pihak yang menyalahkan perubahan sistem pemilu dari yang semula terpisah antara Pileg dan Pilpres, tapi ada pula yang menyatakan keserentakan Pemilu merupakan bagian dari konsekuensi sistem presidensial yang dianut oleh UUD 1945.

Belum lagi, akibat begitu gencar dan tingginya antusiasme masyarakat terhadap Pemilu terutama untuk Pilpres seluruh pemberitaan selama kurang lebih 10 bulan jelang Pemilu, didominasi dengan pemberitaan politik.

Namun yang amat disayangkan adalah pemberitaan dan pemanfaatan media yang begitu masif tidak diiringi dengan kultur masyarakat Indonesia sebagai orang timur yang terkenal penuh kesantunan, ramah dan tata krama.

“Terkadang politik seolah menjadi tempat pertarungan dan tempat melampiaskan kemarahan. Bahkan hampir tidak ada satu pun pihak yang tidak terimbas dampak negatif penggunaan media utamanya sosmed yang begitu masif termasuk pula mahkamah konstitusi dan hakim konstitusi secara personal,” akunya.

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan dan perdebatan tersebut, MK telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam lintasan dan konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

“Mahkamah Konstitusi telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh melaksanakan amanat pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang mengamanatkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi bukan hanya sekedar menegakkan hukum, tetapi yang paling penting adalah menegakkan keadilan dan tentu saja hal ini sekaligus menerapkan amanah Allah dalam surat An-Nisa ayat 58,” terangnya.

Betapa sulitnya bagi hakim di lembaga mana pun untuk dapat memutus dengan putusan yang bisa memuaskan semua pihak. Tapi yang terpenting ketika memutus sebuah perkara, hakim harus berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, Sekjen MK, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH, MH, menyebutkan, sebagai peradilan konstitusi, MK lebih menekankan pada argumentasi hukum yang berbasis pada logika hukum bersifat ilmiah, berlandaskan pada teori dan sejatinya melakukan interaksi antara teori dan realita.

“Dalam pengujian undang-undang misalnya, permohonan dibangun dengan kerangka hukum yang harus kuat, maka putusan MK pun banyak mengandung dimensi keilmuan, teori, dan adopsi atas pengalaman kita dalam berhukum,” sebutnya.

Putusan MK dibuat dengan referensi ilmiah, seperti buku, jurnal ilmiah, ensiklopedia hukum, hasil penelitian yang pada dasarnya merupakan output dari perguruan tinggi.

“Melalui seminar ini, MK dalam fungsinya sebagai lembaga pengawal konstitusi dan penjaga demokrasi, memiliki komitmen kuat untuk mengajak seluruh komponen negara termasuk perguruan tinggi untuk turut berkontribusi, bersinergi, dan berkolaborasi mewujudkan tegaknya demokrasi sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945,” pungkasnya.

Lihat juga...