KMA Hanya Atur Besaran Tarif Layanan Sertifikasi Halal

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Sukoso, mengatakan, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982, mengenai layanan sertifikasi halal dan peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikasi halal, bukan berarti mengembalikan penyelenggaraan layanan sertifikasi halal ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

“KMA ini terbit sebagai diskresi agar layanan sertifikasi halal tetap berjalan, dengan merujuk pada aturan besaran tarif yang selama ini diberlakukan oleh LPPOM MUI. Sebab, besaran tarif layanan sertifikat halal yang seharusnya dikeluarkan melalui Peraturan Kementerian Keuangan belum ditetapkan,” ujar Sukoso, di Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2019) siang.

Menurutnya, diktum itu hanya mengatur diskresi besaran tarif layanan sertifikasi halal, sembari menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Sebab, besaran tarif layanan sertifikat halal yang seharusnya dikeluarkan melalui Peraturan Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Dia menegaskan, Kemenag bukan tidak menjalankan amanah dari MUI yang memberikan sertifikasi halal. Pasalnya, KMA hanya mengatur saja. Sedangkan untuk tarif diserahkan ke PMK.

“Jadi, bukan berarti Kemenag mengembalikan mandat sertifikasi halal kepada MUI. KMA hanya mengatur, selama belum ada PMK tentang tarif layanan, maka biaya sertifikasi halal mengacu pada standar yang selama ini diberlakukan LPPOM,” imbuhnya.

Sukoso menjelaskan, ada tiga pihak utama yang berperan dalam layanan sertifikasi halal. Di antaranya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

“LPPOM MUI hanyalah salah satu dari LPH. Layanan sertifikasi itu sendiri mencakup pengajuan permohonan sertifikasi halal, pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk, pelaksanaan sidang fatwa halal, dan penerbitan sertifikasi halal,” jelasnya.

Sukoso juga menjelaskan, peran ketiga pihak dalam layanan sertifikasi halal, secara jelas sudah diatur dalam KMA 982. BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikasi halal.

“MUI berwenang dalam pengkajian ilmiah dan pelaksanaan sidang fatwa halal. Sedang LPH berwenang dalam pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk,” imbuhnya.

Sementara dalam ketentuan peralihan PMA Nomor 26 tahun 2019, diatur bahwa Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika MUI dan LPH yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri, dalam jangka waktu paling lama dua tahun, terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

“Karena bersifat diskresi, KMA ini hanya berlaku sampai diundangkannya peraturan terkait tarif layanan sertifikasi halal. Aturan itu yang akan dijadikan rujukan bersama seluruh LPH, tidak hanya LPPOM MUI, dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk,” jelasnya.

Sukoso menambahkan, seluruh proses layanan sertifikasi halal harus masuk ke BPJPH sesuai kewenangan yang diatur dalam pasal 6 UU 33 tahun 2014. BPJPH juga terus mengembangkan Sistem Informasi dan Manajemen Halal dan mensinergikannya dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kemenag.

“BPJPH juga mendorong berdirinya LPH-LPH baru sesuai amanat UU nomor 33 tahun 2014. BPJPH saat ini sudah mendidik 226 calon Auditor Halal. Jika tiap LPH minimal tiga auditor, diharapkan ke depan akan bisa berdiri 79 LPH,” tuturnya.

Ada pun proses dan tahapan sertifikasi halal lainnya, berjalan sebagaimana yang diatur dalam UU nomor 33 tahun 2014, tentang Jaminan Produk Halal dan PMA nomor 26 tahun 2019, tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sukoso menjelaskan, bahwa itu karena LPH yang ada saat ini dan memiliki pedoman pembiayaan baru LPPOM MUI. “Azas transparansi dan good governance tentu menjadi landasan dalam pelaksanaan layanan sertifikasi halal ini,” tandasnya.

Lihat juga...