KPU Bekasi Bongkar Kotak Suara Pemilu 2019

Editor: Koko Triarko

BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Jawa Barat mulai melakukan pengosongan surat suara dari dalam kotak suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, untuk dimusnahkan, setelah melalui proses lelang. 

Pembongkaran kertas suara di gudang milik KPU Kota Bekasi  wilayah Bekasi Timur tersebut tidak melibatkan Badan Pengawas Pemilu Kota Bekasi, karena dinilai semua tahapan pemilu sudah selesai dan urgensinya tidak ada lagi.

“Pemusnahan kertas suara bekas Pemilu 2019, dalam proses pembongkaran KPU hanya mendaftarkan melalui balai arsip nasional karena sudah menjadi dokumen negara. Jika sudah ada izin baru dilakukan pemusnahan,” kata Edwin, Komisioner bidang hukum KPU Kota Bekasi, kepada Cendana News, Selasa (24/12/2019).

Terkait tidak lagi melibatkan Bawaslu dalam pembongkaran kertas  dalam kotak suara, Edwin menegaskan, bahwa Bawaslu bukan inspektorat KPU Kota Bekasi secara kelembagaan.

Ali Mahyail, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Selasa (24/12/2019). –Foto: M Amin

“Bawaslu adalah lembaga yang mengawasi Pemilu. Tupoksinya, Bawaslu yang mengawasi semua tahapan Pemilu mulai dari pendaftaran, logistik diawal. Ketika sudah pelantikan, maka tahapan semua sudah berakhir,” tegasnya.

Edwin beranggapan, bahwa urgensi dalam pembongkaran kertas suara hasil Pemilu 2019 hanya sekadar dokumen yang tidak memiliki pengaruh terhadap apa pun. Karena semua tahapan dan ruang sengketa dalam Pemilu sudah selesai, sehingga menjadi dokumen biasa.

Dia berharap, Bawaslu bisa membedakan dari tupoksinya. “Anggap saja kita mutasi pegawai, kan gak mesti lapor Bawaslu, bawaslu bukan inpsketorat KPU . Kalau di luar tahapan Bawaslu bukan inpsketorat KPU,” tegasnya kembali.

Menurutnya, pelanggaran dalam tahapan ada tiga, pelanggaran kode etik, administrasi, pidana. Lalu, terkait pembongkaran kertas suara yang dianggap dokumen negara bekas Pemilu 2019, masuk ke mana? Karena tidak ada keharusan melibatkan Bawaslu maupun kepolisian.

Diketahui, KPU Kota Bekasi mulai melakukan proses penghapusan kertas suara Pemilu 2019 dari dalam kotak suara, sejumlah 33.600 melalui 6.720 TPS seKota Bekasi. Pembongkaran tersebut tidak melibatkan kepolisian maupun Bawaslu.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail, menyayangkan sikap KPU Kota Bekasi melakukan pembongkaran tanpa ada pemberitahuan resmi ke Bawaslu.

Ia mengaku tidak tahu menahu soal kegiatan KPU Kota Bekasi akan melakukan penghapusan kertas suara. Dia mempertanyakan, siapa yang mengawasi dan mengontrol.

“Tidak ada pemberitahuan secara resmi ke kami (Bawaslu). Suka-suka dia dong ngitung. Harusnya ada (pemberitahuan), kalau gak bisa dilaporkan ke DKPP,” tandasnya.

Ali juga mempertanyakan, kalau KPU sendiri siapa yang mengawasi dan mengontrol? “Emang yang mengawasi dan mengontrol KPU siapa? Harusnya kami diberitahu. Jadi, kalau keseluruhan kotak suara dibuka dari total TPS seKota Bekasi 6720 dikali 5 tiap TPS, sama dengan 33.600 kotak suara,” pungkasnya.

Lihat juga...