hut

Legislator Usulkan Pengelolaan JKN Diserahkan Pemda

Ilustrasi - BPJS Kesehatan - Dok CDN

JAKARTA – Pengelolaan dan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya penerima bantuan iuran diusulkan untuk diserahkan kepada daerah.

Hal itu mempertimbangkan, pemerintah daerah lebih paham kondisi di wilayahnya. “Masalah di daerah adalah yang seharusnya dapat tapi tidak dapat. Saya usulkan kembali saja ke pemerintah daerah,” kata Anggota Komisi IX DPR, Zulfikar Achmad, dalam rapat dengar pendapat umum di Jakarta, Senin (2/12/2019).

Zulfikar menilai, lebih baik pemerintah pusat menyerahkan permasalahan penerima bantuan iuran JKN kepada daerah. Dan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, untuk mengurusnya.

Tidak tepat, bila kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yang lebih memahami masyarakat di wilayah adalah pemerintah daerah. “Mungkin ada yang sudah meninggal atau pindah, hanya pemerintah daerah yang tahu. Karena itu saya setuju kembali ke daerah,” tuturnya.

Anggota Komisi IX, Edi Wuryanto mengatakan, tidak semua pemerintah daerah memiliki paradigma yang sama soal JKN. “Ini menjadi tugas kita bersama,” ujarnya.

Sementara itu, Konsultan Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany mengatakan, manfaat JKN telah diterima oleh hampir semua pihak. Terkait permasalahan JKN, seperti defisit keuangan BPJS Kesehatan, harus disikapi secara jangka panjang dan jangka pendek.

“Penggunaan kasus-kasus di lapangan yang bukan faktor utama defisit dan kualitas layanan dapat melemahkan JKN jangka panjang dan hanya akan menimbulkan debat publik yang buang waktu,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...