Mahasiswa Bekasi Unjuk Rasa Tuntut Dewan Bentuk Pansus KS-NIK

BEKASI – Hujan deras tak menjadi penghalang bagi puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Kawan Intelektual Bekasi (AKIB), untuk menggelar aksi meminta DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait polemik program jaminan kesehatan daerah, melalui Kartu Sehat (KS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Selasa (17/12/2019).

Dukungan melalui aksi agar program KS-NIK dilanjut terus disuarakan di kantor di DPRD Kota  Kota Bekasi dari beragam elemen, baik mahasiswa atau ormas wilayah setempat. Mereka menyuarakan dukungan, agar KS-NIK dilanjut. Aksi ini menyusul surat edaran Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, yang menghentikan layanan berbasis KS-NIK terhitung Januari 2020.

Gejolak KS-NIK membuat kalangan mahasiswa harus bersuara, terkait penggunaan anggaraan dari 2018-2019.

“DPRD harus segera membentuk Pansus terkait KS-NIK sebagai pengawasan anggaran yang telah d gunakan dalam KS-NIK, berdasarkan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) B/10174/LIT.04/10-15/11/2019,” tegas Ferdiawan Listianto, Korlap dan juga Ketum Komisariat HMI Ubhara.

Dikatakan, dasar tuntutan tersebut  karena program KS-NIK itu sendiri melalui dana APBD Kota Bekasi. Seyogyanya adalah uang rakyat, tentunya harus ada laporan pertanggungjawaban yang transparan terkait penggunaan anggaran mencapai ratusan miliar untuk program tersebut.

Selain itu, para pengunjuk rasa juga meminta peranan DPRD sebagai wakil rakyat menggunakan fungsi pengawasan sesegera mungkin kepada pemerintah.

“DPRD mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Harus segera dilaksanakan, karena kami menduga ada indikasi kecurangan dalam penggunaan anggaran, makannya kami meminta agar anggaran tersebut diaudit oleh BPK RI, dan meminta kepada DPRD untuk mempublis secara terbuka dan transparan pembentukan PANSUS KS” ucap Ferdi.