Menag Imbau Pelaku Usaha Hati-hati Membuat ‘Tagline’

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Menteri Agama, Fachrul Razi, mengimbau pelaku usaha dan kegiatan berbasis bisnis halal bersikap terbuka. Bisnis halal perlu diarahkan lebih inklusif dan menjangkau ke seluruh kalangan.

“Kita imbau agar pengusaha-pengusaha halal ini bikin tagline yang inklusif. Misalnya, halal untuk muslim, oke juga untuk yang lain,” kata Menag di kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2019) sore.

Dia juga meminta pelaku usaha supaya berhati-hati membuat zona halal. Sebab, dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan eksklusif bagi pemeluk agama lain.

“Belakangan ini kan banyak muncul zona-zona halal, pojok halal, zona syariah dan sebagainya, kalau nggak hati-hati bisa kelihatan agak ekslusif,” ujarnya.

Dia tidak ada masalah jika ada kuliner yang mencantumkan pojok halal atau embel busana yang menggunakan istilah syariah. Tetapi, menurut dia, ada baiknya jika mencantumkan juga pesan untuk di luar agama yang dimaksud.

Menurutnya, tidak menimbulkan persepsi hanya boleh dimasuki oleh umat Islam. Seharusnya diberi tulisan atau tanda yang mempersilakan umat lain juga bisa berkunjung.

Mantan Wakil Panglima TNI itu menerangkan, cara tersebut bertujuan sebagai upaya untuk menjaga hubungan antarumat beragama di dalam negara majemuk.

Meski demikian, kata dia, saran tersebut hanya berupa imbauan dan besar harapan dapat diperhatikan oleh para pengusaha.

“Ini juga sejalan dengan konsep kita moderasi beragama. Bentuknya imbauan, silakan saja masing-masing memodifikasi saja,” kata dia.

Kendati demikian pertimbangan umat lainnya dinilai perlu menjadi perhatian tersendiri. Hal itu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Eksklusivitas yang terjadi pada kelompok agama tertentu, menurut dia, tidak baik dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki indeks kerukunan umat beragama. Meskipun pada 2019 ini, indeksnya lebih tinggi dari sebelumnya.

Dia berharap agar pengusaha yang membuat wilayah-wilayah halal atau sejenisnya, tidak melupakan  di luar agama tersebut. Fachrul mengatakan, ini hanya imbauan saja. Tidak tertuang dalam peraturan.

“Apalagi kan kalau milenial bisa nambah kata-kata apa gitu. Biar menunjukkan itu enggak eksklusif, sehingga terkesan KUB (Kerukunan Umat Beragama) ini tidak terganggu karena eksklusivitas tadi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemenag menyerukan kepada pelaku usaha makanan dan minuman segera mengurus sertifikasi produk halal. Dia mengatakan pendaftaran sudah bisa dilakukan sekarang meski Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) baru mulai berlaku pada 17 Oktober 2019.

Kemudian, sertifikasi halal sendiri juga diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha, sebelum mereka mengedarkan produk masing-masing yang diklaim halal.

Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOK MUI), Osmena Gunawan, mengatakan, biaya sertifikasi halal di Indonesia merupakan yang termurah dibanding negara lain di dunia.

“Rata-rata biaya sertifikasi halal di kita itu Rp2.500.000,” tuturnya.

Osmena menambahkan, biaya sertifikasi di Indonesia bisa murah karena orientasinya bukan bisnis halal dikeluarkan semata-mata menjaga muslim dari produk haram.

Lihat juga...